OBYEK sasaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah bisa meleset jika masyarakat kelas menengah ke atas yang menikmatinya.
PT Pertamina, Jumat (1/4) menaikkan haga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON92) dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500, sedangkan Pertalite (RON 90 ) yang dikategorikan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan JBKP) atau bersubsidi tetap Rp7.650 per liter.
Harga Pertamax sendiri walau sudah dinaikkan dari Rp9.000 per liter ke Rp12.500 masih berada di bawah harga keekonomiannya (biaya produksi, pajak plus margin laba) yang diperkirakan Rp16.000 per liter.
Menurut Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dn Bisnis Universitas Indonesia Teuku Riefky, selisih atau disparitas harga antara harga Pertamax dan Pertalite bakal menimbulkan distorsi.
Alasannya, para penggguna BBM produk Pertamina akan ramai-ramai beralih dari Pertamax ke Pertalite, sehingga dari sisi fiskal berpotesi salah sasaran, karena yang disubsidi justeru masyarakat golongan mengah dan atas.
Untuk itu, Riefky menyarankan, subsidi idelanya tidak ditujukan pada produk, tetapi langsung kepada masyarakat yang disasar misalnya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut catatan, pemerintah memberikan BLT minyak goreng selama tiga bulan (April – Junie) bagi 20,5 juta kelompok masyarakat rentan dan 2,5 juta pedagang makanan Rp300.000 yang akan dibagikan di muka (April).
Sementara, penyesuaian harga Pertalite agar tidak jauh selisihnya dengan Pertamax perl u pula dilakukan guna mengurangi gap harga dengan BBM jenis lain yang pada gilirannya, beban subsidi dan potensi kebocoran bisa ditekan.
Pjs Corporate Secretary PT pertaminan Patra Niaga Irto Ginting juga mengakui, secara umum memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite (1 – 2 April lalu namun ia belum bisa mengonfirmasi apakah hal itu akibat peralihan konsumen Pertamax ke Pertalite.
Di tengah sikap pragmatis saat ini, sulit memang untuk mengatur tata niaga kebutuhan rakyat termasuk BBM, karena lagi-lagi yang berjalan adalah mekanisme pasar.
Bukan hanya masyarakat kelas menegah dan atas saja yang ikut berebut menikmati subsidi, para politisi, perusahaan dan pejabat “pelat merah” pun jangan-jangan ikut “antri”.
