Reformasi Setengah Hati PSSI

Suatu pertandingan di liga PSSI. Kisruh kepengurusan PSSI lebih banyak menghiasi media massa ketimbang torehan prestasi di lapangan sejak hampir dua dasa warsa terakhir ini.

ASA para pecandu sepakbola Indonesia yang mendambakan PSSI menjadi skuad yang disegani dan berjaya, minimal di Asia Tenggara agaknya sementara ini kandas, melihat hasil Kongres KLB PSSI.

Alasannya, muka-muka lama (sebagian di bawah kepemimpinan Nurdin Halid) yang dinilai gagal memajukan sepak bola nasional masih tampil di jajaran Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding (KBP) yang ditugasi menjaring pengurus baru.

Syarif Bustaman, anggota Komite Eksekutif saat PSSI dipimpin Nurdin Halid diangkat menjadi ketua KP dibantu enam anggota yakni Harbiansyah Hanafiah, Irawadie Hanafi, Budiman Dalimunthe, Maurice Tuguis, Soedarmadji dan Rocky Bebena.

Sementara KBP dipimpin Erwin Tobing (anggota DPR) dibantu antara lain oleh Djoko Tetuko, M. Niagara dan Alvis Primata dan Ponaryo Astaman (mantan kiper).

Prestasi sepakbola Indonesia yang dibentuk sejak era Hindia Belanda, 1930 hingga kini masih memprihatinkan, lebih banyak diwarnai heboh di jajaran pengurus ketimbang memenangi pertandingan.

Prestasi yang pernah ditorehkan a.l menahan imbang 0 – 0 lawan Uni Soviet di Olimpiade Melbourne 1956, walau di babak perdelapan takluk 0 – 4 dari skuad beruang merah itu yang keluar sebagai juara pertama.

Di level Asia, menjuarai piala Aga Khan, Bangladesh (1966), Merdeka Games, Malaysia (1968, 1969) dan SEA Games (1987, 1991).
Setelah itu di era 90-an yang ditandai kebangkitan kekuatan sepakbola Asia seperti Korsel, Jepang dan China, juga Timur Tengah diwakili Iran, Irak, Arab Saudi, Kuwait, sebaliknya PSSI malah makin miskin prestasi.

Di bawah Suriah, Lebanon dan Palestina
Sulit dipahami, dengan 265 juta penduduk yang mayoritas gemar, bahkan sebagian “gila” sepakbola, RI terpuruk di ranking ke-160 FIFA, di bawah Vietnam (97), Thailand (115), Filipina (126) dan Myanmar (139).

Bahkan kalah jauh di bawah negara-negara di Timur Tengah yang dilanda konflik seperti Irak (77), Suriah dan Lebanon (sama-sama 87) serta Palestina (102).

PSSI tidak diakui kepengurusannya saat dipimpin La Myala Mataliti (2015), pernah dipimpin napi terpidana korupsi Nurdin Halid (2003 – 2011), dibekukan oleh Menpora ( 2015) dan ditangguhkan FIFA (2016).

Lebih parah lagi, saat kepengurusan masih amburadul, PSSI dirundung kasus mafia bola pengaturan skor yang justeru menyeret orang-orang di tubuh PSSI sendiri.

KLB PSSI 2019 yang berlangsung tertutup membahas tiga agenda yakni pengesahan revisi statuta, revisi kode pemilihan, pembentukan KP dan KBP.

”Satu-satunya asa publik, terpilihnya ketua umum PSSI di Kongres PSSI (November) yang mumpuni, berani merombak kepengurusan yang sarat vested interest dan mengantarkan timnas ke pentas dunia.

Advertisement