TAK lama setelah menjadi Presiden RI, tahun 2015 Jokowi meluncurkan program sejuta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Tapi banyak developer yang tak sanggup melaksanakan. Sebab sebagai pengembang mereka kan harus mengembangkan modalnya, alias mencari untung. Jika dipaksakan juga, rumah itu semakin jauh dari kota dan ukurannya pun semakin kecil. Ibarat kata, dibuat bakar keong saja tidak mateng.
Kalangan rakyat miskin banyak yang “cemburu” pada keong. Sejak kecil mereka sudah punya rumah sendiri, dan semakin gede itu keong, semakin gede pula rumahnya. Sedangkan masyakat miskin, semakin gede anggota keluarganya, semakin tidak bisa bergerak di rumah karena terlalu kecilnya hunian. Bukannya pemerintah tidak peduli, tapi rumah-rumah BTN yang disediakan negara semakin tidak manusiawi. Rumah tipe 21/60 M yang disebut RSSSSS sering diplesetkan orang: Rumah Sangat Sederhana Selonjor Saja Susah.
Rumah murah buat keluarga MBR itu awalnya disebut RS (Rumah Sederhana). Ketika harga-harga bahan bangunan semakin mahal, singkatan itu berubah jadi RSS (Rumah Sangat Sederhana). Tapi karena ukuran sudah tidak bisa diperkecil lagi dari tipe 21/60 M, belakangan singkatan itu sudah jadi RSSSSS. Ukuran memang tetap, tapi mutu bahan dan pekerjaan semakin rendah. Soalnya, betapapun kecilnya sang pengembang tetap harus mencari untung.
Ketika Perum Perumnas dibentuk Orde Baru di tahun 1974, rumah-rumah itu masih manusiawi. Paling kecil tanah berukuran T-45/70 M, dan lokasinya pun masih tak jauh dari kota. Misalnya Perumnas Klender di Jakarta, atau Perumnas Depok di Bogor, meski penghuninya para pekerja di Jakarta juga. Itupun banyak yang belum tertarik, sebab dilihat dari bentuknya yang berdinding batako, rumah-rumah BTN itu diplesetkan jadi: Bangunan Tidak Normal.
Seiring dengan meningkatnya harga tanah di Jakarta, angkatan kerja tahun 1980-an pendatang baru masih bisa bikin rumah di pinggiran kota. Biar jauh dari pusat kota, tapi masih ber-KTP Monas. Tapi makin ke sini, kaum pendatang tahun 2000-an harus puas bangun rumah di daerah yang berlogo golok (Bekasi), topi (Tangerang) maupun kujang (Depok).
KTP Monas kini tidak lagi jadi kebanggaan warga Jakarta, karena pada KTP nasional (e-KTP), tak ada lagi logo Monas di dalamnya. Tapi untuk memaksakan diri bisa beli rumah di Jakarta, harganya rata-rata sudah di atas Rp 1 miliar. Lihat saja rumah-rumah kluster yang dibangun para developer modal cekak, saat berpromosi selalu menulis: harga mulai dari Rp 1,2 juta.
Paling unik penduduk kota ini, mereka mau saja “dibohongi” para pengembang pakai bahasa-bahasa bombastis. Lokasi rumah disebut: hanya 30 menit dari Monas, padahal lokasinya di Bekasi. Bisa memang 30 menit, tapi harus pukul 01.00 dinihari dan ngebut 100 Km/jam. Dalam kenyataan sekarang, Bekasi –Jakarta bisa lebih dari 3 jam karena terjebak macet.
Paling umum dilakukan pengembang, mereka “membohongi” konsumen pakai model yang aneh-aneh, tapi sesungguhnya itu justru menunjukkan betapa cekaknya itu modal. Katanya rumah minimalis, tapi sesungguhnya itu dibangun dengan dana yang minim. Banyak juga yang menggunakan arsitektur aneh-aneh, tapi tetap juga laku karena konsumen berasumsi, semakin ditunda harga rumah akan semakin mahal.
Karena harga rumah di Jakarta semakin tak terkendali, banyak keluarga yang pilih tinggal di kompleks Mertua Indah yang bebas cicilan, dengan resiko kedaulatan tidak lagi di tangan suami. Paling konyol, banyak keluarga tidak punya rumah, tapi punya mobil bagus. Celakanya, karena tak punya rumah sendiri, jalan-jalan lingkungan dijadikan garasi, seakan jalan itu milik nenek moyangnya saja. (Cantrik Metaram)
