SAMPAH saja di Jakarta ada harganya, sehingga bilamana ada rumah layak huni di Ibukota bisa dibeli dengan harga Ro 350 juta, jelas itu murah sekali. Tapi rumah tapak dengan harga seperti itu, kira-kira apakah masih ada? Namun demikian, gara-gara kampanye pilkada, ada juga seorang Cagub berani bilang: masih! Bahkan beliaunya bertekad akan membangun 300.000 rumah tanpa DP untuk warga Jakarta.
Di ibukota negara ini semua barang ada harganya, laku dijual dan cenderung selalu naik. Yang turun justru harga diri. Bayangkan, apa saja bisa jadi duit di Jakarta. Pemulung misalnya, dia bisa hidup karena rajin mengkorek-korek sampah dan hasil sortiran itu bisa disulap jadi kertas biru bergambar Ir. Djuanda yang harum baunya.
Di Jakarta semuanya memang bisa dijual, sehingga ada istilah: jual tampang, jual diri di Kalijodo (sebelum jadi RPTRA), jual mahal, sampai jual nama orang. Nah, ini sedang ramai di sidang Tipikor korupsi e-KTP. Soalnya, ada sejumlah nama tokoh disebut terima uang bermiliar-miliar, tapi yang bersangkutan sama sekali tidak menerima. Lalu uangnya lari ke mana, bisa jadi telah terjadi korupsi atas korupsi.
Bayangkan, nama saja bisa dijual, apa lagi rumah. Ini paling laku keras, sehingga kini di Ibukota bermunculan DMC (developer modal cekak) yang membangun kluster-kluster di segenap pojok-pojok kota. Hanya modal tanah 500-1.000 M2 berani bikin rumah kecil-kecil dengan harga mahal-mahal. Bagaimana tak disebut mahal? Ibarat kata untuk bakar keong saja tidak mateng, tapi harganya selalu di atas Rp 1 miliar.
Harga rumah di Jakarta memang seperti emas, gara-gara suply and demand tak seimbang; permintaan lebih tinggi ketimbang persediaan. Luas wilayah Jakarta tak pernah bertambah, tapi keluarga-keluarga baru yang butuh rumah terus meningkat. Maka saking kreatipnya warga kota, sampai-sampai pinggir kali pun “direklamasi” dijadikan tempat tinggal.
Bagi yang tidak kreatif, karena masih memiliki rasa malu, memilih membangun rumah dengan cara-cara wajar saja. Tapi dengan uang Rp 350 juta, apa mungkin masih bisa beli rumah layak huni di Jakarta? Harga tanahnya saja untuk wilayah Jakarta Timur misalnya, permeter sudah mencapai Rp 6 juta. Jika beli tanah 50 M2, sudah Rp 300 juta. Bikin rumah dengan dana Rp 50 juta termasuk tukang, mana cukup? Kecuali atap bekas spanduk dan dinding dari triplek di toko-toko kayu orang Madura.
Atau disiasati lagi. Beli tanah cukup 40 M2 saja (5 X 8) lalu sisa dana yang Rp 110 juta untuk membangun. Di Jakarta beli tanah bisa seluas itu paling-paling dapatnya di pojok gang sempit, sehingga jika mau lewat harus jalan miring seperti kepiting. Paling celaka, rumah dengan ukuran 40 M2 bagaimana penghuni bernapas dan bergerak? Ini sudah menyaingi progam Perumnas, yang biasa disebut RSSSSS (Rumah Sangat Sederhana Senggama Saja Susah).
Begitu susah dan mahalnya rumah di Jakarta, banyak anak muda menyiasatinya dengan jadi mantunya orang Betawi, yang masih punya banyak aset tanah. Maklum, penduduk asli Jakarta ini terkenal sayang banget sama anak menantu. Apa saja diberikan demi kebahagiaan anak perempuannya. Rumah dan tanah bisa diperoleh dengan percuma, yang penting selalu hormat pada enyak dan babe.
Tapi ketika penduduk asli Betawi sudah banyak terdesak ke pinggir, makin sedikit peserta “program” JMOB (Jadi Mantu Orang Betawi). Maka jika BPS mau bikin survei, pasti bakal ditemukan angka mengejutkan, seberapa banyak keluarga-keluarga baru di Jakarta yang pilih tinggal di kompleks Mertua Permai, atau Pondok Mertua Indah; yang selamanya bebas cicilan dan DP.
Tapi karena tinggal di kompleks Mertua Permai, harus siap kehilangan kedaulatan seorang kepala keluarga. Apa kata mertua yang suka intervensi, harus nurut, namanya juga numpang kuadrat, yakni: numpangi bini dan numpang rumah. (Cantrik Metaram)
