AMUK massa terhadap warga pendatang di Wamena, Kab. Jayawijaya, Papua 23 Sept. lalu adalah tragedi kemanusiaan yang tidak bisa ditangani kasusnya secara instan dan sekenanya, lalu dianggap selesai hingga berulang lagi bahkan meluas.
Paling tidak 33 perantau, 24 diantaranya asal Sulawesi Selatan dan sembilan dari Sumatera Barat tewas, ada yang terkena panah, ditembak atau dianiaya di rumah-rumah, ikut terbakar di ruko-ruko atau toko atau dianiaya massa saat berkendara atu berada di ruang publik.
Kerugian materi dipicu viral di medsos tentang guru di SLTA Wamena yang melakukan tindakan rasis terhadap siswanya yang ternyata hoaks mengakibatkan lima gedung kantor dan 450 ruko rusak parah, 224 kendaraan beroda empat , 150 motor dan 450 ruko dibakar massa.
Sekitar 8.000 pengungsi saat ini juga masih ditangani seadanya di lokasi transit Jayapura, menunggu kepulangan mereka ke wilayah asal masing-masing. Mereka merasa trauma untuk kembali ke Wamena, menyaksikan keberingasan massa yang menyerang mereka.
Seperti di wilayah Papua dan Papua Barat lainnya termasuk Wamena, perantau asal Sulsel banyak bergiat di kawasan pesisir dan perkotaan seperti membuka toko atau tinggal di ruko, sedangkan perantau Minang biasanya berusaha warung Padang atau berjualan di K-5.
Dr. Soeko Marsetyo (53) asal Yogyakarta yang sudah mengabdikan dirinya 15 tahun di Papua dan di ujung hayatnya bekerja di Puskesmas pedalaman di Kab. Tolikara, Papua juga ikut meregang nyawa setelah dianiaya massa yang beringas.
Kerusuhan di Wamena merupakan bagian rangkaian tindakan aksi unjukrasa yang digelar di sejumlah tempat di Papua untuk merespons aksi rasial yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Malang dan Surabaya atas terhadap mahasiswa Papua pada 17 Agustus lalu.
Gelombang unjukrasa juga digelar di berbagai lokasi sejak 19 Agustus lalu a.l di Jayapura yang juga merenggut empat nyawa termasuk seorang polisi, di Sorong, Manokwari, Mimika, Fakfak dan Sentani.
Situasi semakin mencekam karena kelompok separatis pun mengambil kesempatan melancarkan serangan sporadis yang mengakibatkan jatuh korban di kalangan aparat keamanan dan perantau.
Deteksi Dini
Begitu mudahnya massa menjadi beringas , menyerang dan membakari bangunan dan kendaraan, sehingga harus menjadi pembelajaran bagi pemangku keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi kejadian seperti itu.
Penambahan personil satuan TNI dan Polri untuk menciptakan rasa aman dan mencegah eskalasi kerusuhan tentu saja diperlukan, namun harus disertai pola-pola lain, baik untuk jangka menengah dan jangka panjang.
Petugas Babinsa (TNI) dan Babinkantibmas (Polri), aparat intelijen dan juga teritorial kemana saja saat peristiwa meletup di sana-sini di wilayah Papua dan Papua Barat. Apa yang mereka lakukan dan siapkan ke depannya untuk mengantisipasi kejadian serupa?
Tidak kalah pentingnya pendidikan terhadap warga, termasuk melalui sekolah-sekolah tentang wawasan kebangsaan, bersosialisasi, berkomunikasi dan berinteraksi di tengah perbedaan SARA. Apakah ini terfikirkan oleh Kemendikbud atau Kanwil Pendidikan dan kepala-kepala dinas pendidikan di sana?
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang yang juga bisa menjadi potensi gesekan,juga harus ditangani, termasuk bagaimana memberdayakan penduduk asli dengan memberikan keterampilan sesuai bakat dan minat mereka.
Warga, baik asli mau pun pendatang, harus saling mengenal budaya masing-masing, memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang menyinggung pihak lain, juga pasal-pasal peraturan, baik melakukan kekerasan verbal, apalagi fisik.
Jika tidak dilakukan rekayasa sosial melalui program-program pencerahan secara kongkret dan berkelanjutan, kerusuhan kali ini mungkin bisa diredam, tapi bagai sekam atau lahan gambut, bara di yang ada di bawah permukaan, sewaktu-waktu bisa berkobar lagi.
