Saluran Air Atau Sures?

Pembangnan saluan air di DKI Jakarta. Ynag butuh tak dberi, yang tak butuh malah dapat.

MUSIM penghujan 2022 sepertinya dimajukan. Biasanya bulan Oktober, kini di awal September hujan sudah mengguyur berbagai wilayah Ibukota. Semoga tidak disusul dengan banjir dulu, karena kasihan Gubernur Anies Baswedan yang mau lengser pertengahan Oktober mendatang. Bila terjadi banjir, pasti banjir omelan pula dari warga kota. Biarkan beliaunya pergi dengan tenang, semoga diterima di sisi Ketum Parpol yang akan mencapreskannya di Pilpres 2024 nanti.

Banjir Jakarta tak selalu kiriman dari Bogor. Lebih sering karena curah hujan yang tinggi tapi saluran tidak memadai. Banyak saluran mendangkal penuh sedimen, karena jarang dikeruk oleh Dinas Tata Air dan Suku Dinasnya. Bukan petugas Sudin Tata Air yang males, tapi warga sendiri yang acuh tak acuh pada lingkungan di depan hidungnya. Bikin jembatan depan rumah panjang banget, dan dicor mati. Ini kan jadi susah untuk dibersihkan.

Lebih-lebih para pemilik toko, itu dari jaman Dinasti Ming paling bandel diajak kerjasama dengan Pemda. Maksudnya, mbok kalau bikin tutup saluran jangan dicor mati, cuku potongan beton setengah meteran, sehingga mudah diangkat dan mudah dibersihkan. Sudah digempur Pemda dan diganti dengan beton potongan, nanti atasnya diplester lagi. Walhasail endapan lumpur dalam saluran susah dikontrol. Giliran terjadi banjir akibat saluran mampet, Pemda DKI yang dimaki-maki, termasuk gubernurnya.

Mengatasi banjir di Ibukota, kata Gubernur Anies Baswedan di saat kampanye Pilgub dulu, Jakarta telah mengambil keputusan salah. Air itu jangan dialirkan ke laut dengan gorong-gorong raksasa, tapi biarkan masuk dalam bumi. Maka setelah berhasil jadi DKI-1, dia menolak normalisasi kali, tapi cukup bikin ribuan sumur resapan (sures) sedalam  3 meter. Sekarang bisa disaksikan, dari Cengkareng (Jakarta Barat) sampai Ujung Menteng (Jakarta Timur) berjajar sumur-sumur resapan, sambung menyambung menjadi satu, itulah Jakarta.

Berhasilkah banjir diatasi pakai sures atau drainase vertikal? Nggak juga tuh! Ketika air telah memenuhi sumur sedalam 3 meter itu, akhirnya membludak. Sebab didasar sumur sang lumpur sudah jenuh, pekat dan tak bisa ditembus air. Contoh peceren atau buangan limbah dapur. Ketika awal dibikin, air langsung meresap ke dalam tanah. Tapi ketika peceren sudah lama, lama pula meresapnya karena permukaannya telah menjadi lumpur pekat yang susah ditembus air. Mantan dosen dan rektor ini agaknya belum tahu ilmu pecerenologi.

Walhasil 72.000 sures di DKI Jakarta ini jadi mubazir, sementara jalan-jalan di ibukota jadi tidak enak dilihat, karena di sana sini ditemukan bunderan berlobang yang banyak pula yang melesak kebawah, bila kurang hati-hati bisa kejeblos karenanya. Dan ini pernah terjadi.

Karenanya, sebetulnya tak perlu sures itu. Yang lebih penting saluran di kanan kiri jalan raya dan lingkungan sering dikeruk. Tentu saja dituntut kepedulian masyarakat juga. Sebab kini di Jakarta setelah ada pasukan kuning PPSU, warga kota jadi sangat mengandalkan petugas kebersihan non ASN itu. Meski di depan rumah sendiri, rumput sudah seperti hutan Roban di Pekalongan, ya dibiarkan saja, toh nanti akan dibersihka PPSU.

Di Kaveling DKI Cipayung Jakarta Timur misalnya, yang terjadi seperti itu. Jika tak dibersihkan oleh PPSU saluran depan rumah sendiri diantepn saja. Bahkan ada juga sedimen di bawah jembatan rumahnya sudah sama tinggi dengan jalan, ya dibiarkan saja, atau bahkan pemilik rumah tidak tahu.

Dan sekarang ini ada hal yang terasa aneh. Di RW 08 dari jaman dinasti Ming usulan saluran lewat Musrembang, tak pernah dikasih. Sementara sumur resapannya tak berfungsi efektip. Ironisnya, sementara minta saluran (RT 04) tak pernah disetujui, di Jl. Kapling I salurannya sudah bagus malah dibongkar diganti yang lebih lebar.

Paling lucu melebihi lawakan Cak Lontong, ada warga yang jelas bangunannya menjorok ke jalan, disuruh mundur karena terkena saluran, tidak mau. Ketimbang ribut, saluran yang mengalah, jadi belok karena menghindari tembok warga. Pihak RT-RW dan lurah tahu itu, tapi mereka mendiamkan saja karena kesepakatannya seperti itu. Dan ketika mereka membangun kembali jembatan ke rumah masing-masing, sejumlah warga dengan sengaja mengambil badan jalan sampai 1 meter lebih. Lagi-lagi aparat Pemprov DKI membiarkan saja.

Tapi begitulah, setelah era reformasi ini rakyat semakin berani melanggar aturan khususnya dalam hal IMB. Pihak P2B yang biasanya rajin menertibkan bangunan melanggar, sekarang ini lebih banyak diam, sebodo amat.  (Cantrik Metaram)