Sikap egosentris antarwilayah dan “semerbak wanginya” bisnis pengelolaan sampah diduga menjadi penyebab utama terjadinya darurat sampah di ibukota. Dipicu oleh sengketa antara Pemprov DKI Jakarta melawan DPRD Bekasi dan PT Godang Tua (PT GT) yang ditunjuk sebagai pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
“Implementasi program desentralisasi di Indonesia terkendala sikap egosentris pemerintah lokal sehingga masih diperlukan pendampingan oleh Pemerintah Pusat,” tutur Sekjen United Cities and Local Government Asia Pasific Irawati Tjandradewi baru-baru ini.
Menurut dia, pemerintah lokal, kadang-kadang tumbuh menjadi raja-raja kecil sehingga kerja antardaerah tidak terpadu, malah sering memicu munculnya benturan.
Secara tersirat, Wagub DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat juga menyatakan hal sama dengan mengatakan seharusnya tidak terjadi masalah antara Pemrov DKI Jakarta dengan wilayah-wilayah penyangga, mengingat Jakarta adalah ibukota negara yang merupakan milik bersama. Secara konkrit, menurut dia, DKI juga mengucurkan dana puluhan milyar rupiah pada pemerintah daerah tetangganya untuk membantu penanganan sampah dan banjir yang bermuara di ibukota.
Sementara Kepala Demografi Universitas Indonesia Sonny Hary Harmadi mengakui pula, pembangunan kawasan Jabotabek selama ini memang belum dilakukan secara terpadu.
Darurat sampah di ibukota dalam pekan terakhir ini terjadi karena ratusan truk pengangkut sampah milik Pemrov DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang dihadang oleh sekelompok warga di kawasan Cileungsi. Alasannya, warga merasa terganggu dengan lalu-lalang truk-truk tersebut dan juga akibat bau tidak sedap dari ceceran cairan sampah berasal dari truk-truk. Persoalan diperparah oleh keputusan pemkab Bogor yang membatasi jam operasi truk-truk pengangkut sampah antara pukul 21.00 sampai 05.00. Di luar jam-jam tersebut, truk dilarang meliwati Cileungsi.
Akibatnya, sampah teronggok di lokasi pengumpulan sampah di berbagai wilayah ibukota, bahkan di sejumlah lokasi sudah memasuki badan jalan. Menurut catatan, wilayah Jakarta menghasilkan sekitar 6.500 ton sampah setiap hari yang diangkut oleh 700-an truk ke TPST Bantargebang.
Selain warga ibukota yang terkena sengatan bau sampah, pengendara supir truk paling tersiksa akibat kisruh sampah ini karena harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya makan karena harus bekerja malam hari dan perpanjangan waktu kerja beberapa jam karena antrian panjang truk-truk mereka menjelang sampai di TPST Bantargebang akibat pendeknya waktu operasi.
DPRD Bekasi menuding Pemprov DKI Jakarta tidak melaksanakan isi kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang yakni membangun pipa saluran air bersih untuk warga sekitarnya, membangun zona penyangga antara kawasan pemukiman dan areal TPST Bantargebang serta buruknya sistem pengelolaan limbah sampah sehingga mencemari Sungai Ciasem.
Sebaliknya Pemrov DKI menuding yang bertanggungjawab adalah PT GT sebagai pengelola TPST BG yang sudah menerima tipping fee bernilai ratusan milyar setiap tahunnya.
Tentu saja kemelut sampah tidak hanya akibat egosentris wilayah penyangga Jakarta, tetapi juga karena bisnis sampah yang cukup “semerbak mewangi”.
Dengan nada keras Wagub DKI Jakarta Djarot meminta agar aparat kepolisian menangkap para pelaku yang memblokir jalan Cileungsi termasuk aktor intelektualnya. “Negara jangan kalah dengan aksi premanisme, “ ujarnya seraya menambahkan” aksi pemblokiran jalan bukan dilakukan oleh warga setempat”.
Gubernur DKI Jakarta Ahok juga mencurigai aksi-aksi penghadangan truk tidak dilakukan oleh warga, tetapi orang suruhan, apalagi mengingat salah seorang anggota DPRD Bekasi sebelumnya menjadi salah satu direksi di PT GT.
BPK sedang menelusuri potensi kerugian DKI Jakarta minimal Rp1,5 milyar akibat dugaan manipulasi timbangan berat sampah, Rp15,5 milyar dari potensi pajak yang tidak disetor, Rp9,5 milyar akibat keterlambatan PT GT membangun prasarana gassifikasi dan Rp379 milyar potensi kerugian kewajiban pengambilalihan pembayaran agunan jika perjanjian kerja dengan PT GT dihentikan sebelum kontrak berakhir.
Kisruh sampah di Jakarta hanya salah satu dari banyak “sampah “ permasalahan di negeri ini yang sudah mengendap dan menumpuk karena terjadi pembiaran atau hanya ditangani sepotong-sepotong dan baru mencuat lagi ke permukaan jika kondisinya sudah amat gawat.
Sampah ada dimana-mana, juga di depan wajah kita.
