JAKARTA – Kasus sandera tujuh WNI di Filipina yang meminta tebusan, ditegskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membayar uang tebusan untuk membebaskannya.
“Saya sangat amat menentang dengan cara pembayaran (tebusan) karena menunjukkan bangsa kita pengecut dan sapi perah. Jangan mau kita bayar,” ujar Gatot di Jakarta, Jumat (1/7/2016) malam.
Saat ini menurutnya pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Dutarte, tentang pembebasan sandera.
Jika TNI memang pada akhirnya harus turun tangan langsung ke perairan Filipina, TNI sendiri menyatakan selalu siap jika diperintahkan untuk bergerak membebaskan sandera, termasuk mempersiapkan segala kemungkinan dan pilihan operasi pembebasan.
Namun, hingga kini konstitusi Filipina masih melarang militer asing beroperasi di teritorinya.
“Kita punya pesawat, kita terbangkan saja selesai. Mau terjun atau lewat bawah laut bisa, tapi kita ini kan bangsa yang bertetangga, punya hukum masing-masing,” kata Gatot, seperti dilansir Antara.
Ie memastikan bahwa TNI terus memantau kondisi tujuh WNI ABK kapal Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 yang disandera di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, sejak 21 Juni 2016.
