KUALA LUMPUR—Komite Kemanusiaan Asia Tenggara (Southeast Asian Humanitarian Committee/SEAHUM) mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan Myanmar agar segera mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya. Pasalnya, pengakuan kewarganegaraan adalah pangkal masalah terusirnya orang-orang Rohingya dari Myanmar dan kemudian membuat mereka terombang-ambing di lautan.
“Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah cukup baik, namun itu tidak menyelesaikan akar masalahnya,” ujar Presiden SEAHUM, Agung Notowiguno, kepada KBK di sela-sela Annual Meeting II SEAHUM di Kuala Lumpur, Kamis (21/5/2015).
Agung menambahkan, isu Rohingya menjadi bahasan utama dalam pertemuan lembaga-lembaga kemanusiaan tiga tahunan ini. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang dibentuknya SEAHUM tiga tahun lalu di Jakarta untuk merespon krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Saat itu beberapa lembaga kemanusiaan dari sejumlah negara di ASEAN seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, PKPU (Indonesia), IKRAM dan Haluan (Malaysia), dan beberapa organisasi lainnya bertemu untuk membahas model kerjasama antarlembaga kemanusiaan untuk ambil bagian dalam membantu masyarakat Rohingya. “Pertemuan itu melahirkan “Jakarta Declaration” yang mengokohkan kerjasama di antara lembaga kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.
Lebih lanjut Agung mengatakan, SEAHUM juga akan mengupayakan untuk bertemu dengan pemangku kebijakan guna menyampaikan sikap dan rekomendasinya terkait krisis Rohingya. “Kita ingin SEAHUM lebih berperan dalam isu-isu kemanusiaan di kawasan secara khusus maupun global secara umum,” tukas Agung.
