NEW YORK – Amerika Serikat dan delapan negara lain meminta misi pencarian fakta PBB yang menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman terhadap Muslim Rohingya untuk memberi penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan PBB mengenai temuan-temuannya.
Sembilan negara tersebut mengatakan dewan diminta “menerima informasi lebih lanjut mengenai situasi ini dan implikasinya untuk perdamaian dan keamanan internasional”.
Namun dilansir Aljazeera, Rabu (17/10/2018), permintaan itu kemungkinan akan mendapat tentangan dari China, yang memiliki hubungan persahabatan dengan militer Myanmar dan telah berusaha untuk melindunginya dari tindakan Dewan Keamanan PBB.
Sementara Rohingya menuntut keadilan setahun setelah melarikan diri dari Myanmar.
Dalam laporan yang dirilis bulan lalu, misi pencarian fakta PBB mengatakan bahwa jenderal penting Myanmar termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing harus diselidiki dan dituntut untuk genosida di Rakhine.
Mereka mendesak dewan untuk merujuk kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, atau membuat pengadilan kriminal internasional ad hoc, seperti yang didirikan di bekas Yugoslavia.
Myanmar menolak tuduhan bahwa militernya melakukan kekejaman dalam penumpasan itu.
Inggris, Prancis, Peru, Swedia, Pantai Gading, Belanda, Polandia, dan Kuwait bergabung dengan AS dalam meminta pertemuan diadakan bulan ini. Sembilan suara diperlukan di dewan beranggotakan 15 orang untuk menyetujui agenda dan veto tidak berlaku.
