JAKARTA – Tingkat kemiskinan di Indonesia hingga kini masih tinggi, dan terus menjadi tantangan dimana ketimpangan masih terjadi di Indonesia. Bahkan, menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), angka kemiskinan hanya turun 5,35 persen selama sembilan tahun.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata dari 2014-2015 sebesar 5,85 persen, tapi daya reduksinya terhadap kemiskinan sangat jauh.
Ditambahkannya, meski pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan upah pekerja, daya beli masyarakat tak membaik. Tingkat pengangguran terbuka pun mencapai 14 persen.
Enny menilai buruknya tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh belanja pemerintah yang tak efektif. Penyaluran dana desa dan transfer ke daerah yang tak adil mengakibatkan ketimpangan akses dan aset masyarakat.
Dana tersebut biasanya mengendap di rekening pemerintah daerah, dan pada akhir tahun baru dibelanjakan. “Kualitas belanja daerah hampir tak pernah ada pengawas. Semua sifatnya administratif,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Ekonom Bank Dunia, Vivi Alatas, berpendapat bahwa ketimpangan dapat diatasi dengan pemerataan kualitas pendidikan.
“Berdasarkan studi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), kalau Indonesia bisa mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, dampaknya bisa 10 kali lebih baik dibanding bila uangnya digunakan untuk mengatasi ketimpangan akses.” ujarnya, Kamis (4/5/2017), dikutip Tempo.
Diketahui ketimpangan ekonomi Indonesia masih mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, mengatakan pertumbuhan tingkat ketimpangan Indonesia lebih kencang dibanding negara-negara di kawasan Asia Timur.
Aset orang-orang kaya berkembang lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin.
“Nature ketimpangan yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan Gini ratio itu,” kata Elan.
