KUALA LUMPUR – Sepuluh warga negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan dari sindikat eksploitasi Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan tenaga kebersihan dalam operasi khusus di dua lokasi di sekitar Temerloh, Pahang, Malaysia, pada Selasa (16/5) lalu.
Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia Ruslin Jusoh mengatakan dalam operasi khusus malam hari itu mereka berhasil menyelamatkan sepuluh orang perempuan WNI berumur antara 23 hingga 50 tahun dengan izin lawatan sosial yang sudah habis, yang diduga menjadi korban eksploitasi sindikat PRT dan tenaga kebersihan.
Namun Imigrasi Malaysia menahan seorang perempuan WNI berusia sekitar 30 tahun dengan izin lawatan sosial yang juga sudah habis, yang diduga menjadi penjaga WNI korban eksploitasi PRT tersebut.
Sedangkan pada operasi di lokasi agen pekerja lainnya, ia mengatakan berhasil menahan seorang perempuan berusia 40 tahun yang merupakan pemilik perusahaan agen tenaga kerja yang membawa masuk semua warga asing tersebut, dan diduga yang mengurus sindikat tersebut.
Modus operandi sindikat itu ialah menggunakan perempuan warga negara asing untuk bekerja sebagai PRT dan tenaga kebersihan di rumah yang telah ditentukan oleh sindikat.
Pemilik rumah yang berminat untuk mendapatkan pelayanan tersebut akan menghubungi agen tenaga kerja dan akan mengatur tanggal juga waktu bekerja, termasuk mengantar serta mengambil mereka setelah selesai bekerja.
Berdasarkan hasil interogasi dari semua korban, mereka tidak pernah mendapat gaji secara langsung dari sindikat tersebut. Selain itu, menurut dia, kebebasan mereka dibatasi seperti libur kerja dan juga penggunaan telepon genggam untuk menghubungi keluarga di negara asal.
Seluruh WNI yang diselamatkan itu ditempatkan di Depot Imigrasi Putrajaya untuk tindakan penyelidikan lebih lanjut karena diduga melakukan kesalahan di bawah Undang-undang Imigrasi 1959/63 dan Peraturan-Peraturan Imigrasi 1963.
Ruslin mengatakan, sebagaimana dilansir Antara, bahwa pihaknya akan melanjutkan operasi penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Imigrasi 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963 dan Anti-Trafficking in Persons and Migrant Smuggling Act (ATIPSOM) 2007.
