JAKARTA – Atas maraknya kasus kartu BPJS Kesehatan palsu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berharap Direksi BPJS jemput bola dengan turun ke masyarakat melakukan sosialisasi cara membedakan kartu BPJS asli dengan yang palsu.
Wakil Ketua Umum IDI, Daeng Mohammad Faqih, mengatakan selain itu BPJS harus membuka tempat resmi pembuatan kartu yang ranahnya lebih diperkecil lagi.
“Kalau ini, kan persoalan pengaruh keanggotaan. BPJS harus membuka tempat-tempat resmi pembuatan kartu peserta. BPJS harus umumkan ke masyarakat luas tempat resmi. Memang di setiap Kabupaten ada kantor BPJS tapi kan seharusnya ada diperkecil lagi,” kata Daeng, dilansir Okezone, Jumat (12/8/2016).
Sosialisasi pembuatan online juga perlu dilakukan karena tidak semua msyarakat mengerti penggunaan internet. “BPJS kan menyiapkan pendaftaran online yang bisa dicetak langsung. Memang tidak semua masyarakat mengerti (sisitem online) tapi setidaknya digalakan (diberitahu) lah ke masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu untuk masyarakat sendiri, daeng meminta agar tetap waspada menjadi korban pemalsuan kartu BPJS.
Kasus pemalsuan kartu BPJS pertama kali ditemukan di Bandung, disusul di Jakarta yakni di daerah Koja, Jakarta Utara yang baru-baru ini ketahuan. Ketika itu warga Koja, Jakarta Utara ingin berobat di puskesmas menggunakan kartu BPJS.
Namun ketika registrasi dilakukan oleh dr Anita Yuliasari yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai register BPJS, dokter tersebut pun akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Lurah Koja yakni Devika Romadi.
Hingga kini kepolisian yang mendapatkan laporan adanya temuan kartu BPJS palsu kini masih melakukan pendalaman. Diduga masih banyak warga lainnya yang tertipu atas pembuatan kartu BPJS palsu ini.
