LEBIH 1,2 juta penduduk Sudan Selatan mengalami kelaparan dan tragedi kemanusiaan lainnya di tengah perang saudara yang berkecamuk sekitar dua tahun pasca pemisahan diri negara itu dari Sudan pada 2011.
Mimpi akan terwujudnya perdamaian dan stabilitas keamanan di Sudan Selatan sirna setelah negeri itu kembali terjerumus perang saudara pada akhir 2013 antara pasukan Presiden Salva Kiir dari etnis Dinka melawan pengikut mantan Presiden Riek Machar dari etnis Nuer.
Kesepakatan damai yang dicapai antara kedua kubu yang bertikai pada Agustus 2015 ambruk lagi, bahkan terjadi eskalasi konflik bersenjata sejak Juli 2016 yang menewaskan sekitar 10.000 pasukan kedua belah pihak serta warga sipil.
Peningkatan ketegangan terjadi lagi sepanjang dua pekan terakhir ini antara kelompok oposisi yang beraliansi dengan kubu Machar melawan kelompok pimpinan Wapres Taban Deng.
Selain perebutan kekuasaan, konflik di Sudan Selatan diwarnai aksi-aksi pelanggaran HAM berupa pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang, penjarahan dan pembakaran rumahserta kekerasan seksual terhadap warga sipil.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan, Pengungsi dan Migrasi PBB Mark Lowcock, selain 1,2 juta warga yang kelaparan, tujuh juta lagi butuh bantuan kemanusiaan. Selama empat tahun terakhir ini, dua juta penduduk meninggalkan negeri tu.
Sedangkan Perwakilan PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre La croix mengingatkan, selain kelaparan, penduduk Sudan Selatan juga menghadapi situasi keamanan yang gawat, apalagi memasuki musim kemarau nanti, diperkirakan konflik militer akan meluas.
Untuk itu La-croix mendorong revitalisasi grup regional delapan negara Afrika Timur (IGAD) untuk mendorong gencatan senjata sesuai kesepakatan damai 2015 serta segera menyusun program baru yang lebih realistis mulai paruh Desember ini.
Para elite berseteru, rakyat terinjak dan teraniaya di tengahnya. (AP/ns)
