Budaya Mundur

Dalam tradisi militer, pemecatan dilakukan dalam upacara terbuka, biar malu.

ADA kabar burung Ketua DPR Setya Novanto mundur dadi Ketua DPR, menyusul statusnya sebagai tersangka KPK dalam kasus e-KTP. Orang tak begitu percaya dengan kabar tersebut, sebab mundur bukan budaya Indonesia. Lagi pula, dia pernah mundur tapi tanpa malu mau lagi jabatan tersebut. Maka yang konsisten dengan budaya mundur di negeri ini hanyalah binatang undur-undur di balik debu, yang bisa pula dijadikan obat darah tinggi. Bagi manusia pada umumnya melepaskan jabatan karena desakan publik, adalah hal yang tabu.

Ada dua jenis undur-undur di negara tropis seperti Indonesia. Yang pertama, Undur-undur laut (emerita.sp)  yang ukurannya segera jempol tangan, atau sepersepuluhnya bakpao isi kacang ijo. Ini masih keluarga udang,  menjadi tangkapan para nelayan, karena jika digoreng rasanya enak juga. Gurih, nikmat, bikin lupa sama mertua.

Yang kedua undur-undur kampung. Bentuk sama, tapi jauh lebih kecil mendekati upil. Dia selalu tinggal di pojok-pojok rumah pedesaan, di balik gundukan debu. Tak enak digoreng, karena terlalu kecil. Tetapi jika diuntal bersama pisang ambon, bisa menjadi obat darah tinggi yang mujarab. Lumayan buat penangkal stroke.

Baik undur-undur laut maupun darat/kampung, punya tradisi sama: berjalan selalu mundur. Mereka selalu mundur dengan ikhlas tanpa harus didesak-desak oleh publik. Maka keduanya adalah binatang tulus, yang bisa menjadi acuan moral manusia yang mengaku menjadi umat paling mulia di muka bumi ini. Manusia harus malu pada mereka, karena selalu mempertahankan jabatan dengan berbagai cara, meski sebenarnya sudah berbuat salah.

Minggu-minggu ini baik di Golkar maupun DPR berharap Setya Novanto mundur dari jabatannya, karena sudah jelas-jelas jadi tersangka KPK dan sebentar lagi mulai disidangkan dalam kasus e-KTP. Tapi boro-boro mundur, malah dia bikin nota keberatan bermeterai Rp 6.000,- karena tak mau diganti posisinya.

Jabatan itu sesungguhnya hanyalah amanat, yang harus dijaga ketika masih dipercaya, tapi harus dilepaskan jika sudah tiba saatnya. Jaman sekarang, banyak pejabat yang kalah terhormat dengan undur-undur itu. Ketika merasa nikmat jadi pejabat, melakukan lobi-lobi politik agar bisa diperpanjang masa jabatannya. Membayarpun dibela-belai, karena jabatannya itu disamping gengsi juga banyak finansi.

Paling celaka adalah, sudah berbuat khianat atas jabatan itu, masih mencoba mempertahankan. Alasannya: mundur tidak menyelesaikan masalah. Bahkan banyak pula, sudah dipecat oleh lembaganya, malah gugat ke PTUN. Menang memang, tapi hari-hari selanjutnya harus pasang muka tembok dan kuping panic, tak peduli kritikan dan kecaman orang.

Di Jepang dan umumnya negara maju, bila merasa bersalah langsung mengundurkan diri, bahkan banyak pula yang bunuh diri karena merasa bersalah. Di sini bahkan pernah terjadi, Ketua DPR Setya Novanto mundur karena terlibat “papa minta saham”. Tapi begitu dimenangkan oleh MK, tanpa malu minta jabatan itu lagi. Ini kan sama saja menjilat ludah sendiri.

Pejabat mau mundur karena gagal memimpin, sebetulnya itu memberi peluang pada sosok yang lain, untuk memperbaiki keadaan. Tapi banyak yang merasa bergengsi. Sebab tanpa jabatan itu seakan- akan menjadi kehilangan segala-galanya. Tak hanya kehilangan penghasilan yang gede, tapi juga kehormatan. Sebab di negeri ini memang aneh. Hanya dihormati saat punya kekuasaan, setelah tak lagi menjabat dilecehkan dan diacuhkan.

Pernah ada mantan pejabat militer mengeluh. Saat masih aktif, belum ngomong saja investor siap memberikan ini itu. Tapi setelah pensiun, ngomong pun hanya diiyaijn saja. Habis manis sepah dibuang. (Cantrik Metaram)

Advertisement