Sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya di Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah mengatakan pada Kamis (21/11/2019) bahwa pemerintah Damaskus sangat mengecam kejahatan pasukan Turki terhadap warga sipil Suriah yang terbaru dan terjadi pada Rabu (20/11/2019) ketika kendaraan udara tak berawak Turki membombardir lingkungan perumahan di pinggiran kota Tal Abyad di provinsi utara Raqqah, menewaskan lima orang, termasuk anak-anak, dan melukai beberapa lainnya.
Sumber itu menambahkan bahwa pasukan Turki dan militan sekutu mereka terus melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah terlepas dari kesepakatan yang dicapai sejalan dengan proses perdamaian Suriah, yaitu perjanjian Astana dan Sochi.
Ditambahkan sumber, sebagaimana dilansir Press TV, praktik-praktik semacam itu menegaskan bahwa Erdogan menganggap dirinya di atas hukum internasional, dan bahwa niat serta tindakannya didasarkan pada pendudukan dan permusuhan, dan sama sekali mengabaikan kewajiban berdasarkan perjanjian yang disebutkan di atas, peraturan internasional dan Piagam PBB.
Pada 9 Oktober, pasukan militer Turki dan gerilyawan yang didukung Ankara melancarkan invasi lintas-perbatasan Suriah ke arah timur laut yang terancam lama dalam upaya yang dinyatakan untuk mendorong militan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dari daerah perbatasan.
Ankara memandang YPG yang didukung AS sebagai organisasi teroris yang terikat dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang didirikan sendiri, yang telah mengupayakan wilayah Kurdi yang otonom di Turki sejak 1984.
Pada 22 Oktober, Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan, menandatangani nota kesepahaman yang menyatakan bahwa militan YPG harus mundur dari “zona aman” yang dikontrol Turki di timur laut Suriah dalam waktu 150 jam, setelah itu Ankara dan Moskow akan bekerja sama. patroli di sekitar area.
Pengumuman itu dibuat beberapa jam sebelum gencatan senjata lima hari yang ditengahi AS antara pasukan Turki dan pimpinan Kurdi akan berakhir.
