BRUSSELS – Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi pada hari Selasa (2/5/2017) menolak sebuah keputusan dewan hak asasi PBB untuk menyelidiki tuduhan kejahatan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Diketahui Badan PBB tersebut menyetujui pada bulan Maret lalu untuk mengirimkan sebuah misi pencarian fakta ke negara Asia Tenggara atas klaim pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di negara bagian Rakhine.
“Kami tidak setuju dengan itu,” kata Suu Kyi, dalam sebuah konferensi pers dengan kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini saat berkunjung ke Brussels, ketika ditanya mengenai penyelidikan tersebut, sebagaimana dilansir AFP.
“Kami telah melepaskan diri dari resolusi karena kami tidak berpikir bahwa resolusi tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.” tambahnya.
Ditambahkannya, bahwa Myanmar akan lebih senang menerima rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan riil kawasan ini.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan ratusan kelompok tanpa negara dibunuh dalam tindakan keras tentara selama sebulan setelah serangan mematikan terhadap pos polisi perbatasan Myanmar. Hampir 75.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh dimana mereka memiliki catatan mengerikan tentang penyalahgunaan tentara.
Tapi Suu Kyi menolak saran bahwa dia atau pejabat Myanmar sengaja mengabaikan kekejaman. “Saya tidak yakin dengan apa yang Anda maksud dengan mengatakan bahwa kita sama sekali tidak peduli dengan tuduhan kekejaman yang terjadi di Rakhine,” katanya.
“Kami telah menyelidiki mereka dan telah mengambil tindakan.” tegasnya.
 menolak sebuah keputusan dewan hak asasi PBB untuk menyelidiki tuduhan){kind=link}