SELAMA 4 tahun berdiri BPJS Kesehatan ternyata tidak sehat keuangannya. Lembaga penjamin kesehatan masyarakat itu telah mengalami ketekoran hingga Rp 9 triliun. Di samping penunggak iuran hingga 10 juta, juga karena terlalu banyak peserta berobat dengan jenis penyakit katastropik (penyakit berat). Bahkan kata BPK, data anggota banyak yang ngaco, sehingga BPJS Kesehatan kerepotan mengelola sacara bisnis. Namun demikian masyarakat tak perlu cemas, pemerintah tetap siap menjadi pasukan berani tekor.
Coba Anda simak, pada Youtube ditemukan dhagelan khas Yogyakarta, dengan tokoh Mbah Kobro. Dalam sebuah adegan dikisahkan, Mbah Kobro ditagih uang arisan oleh Pak RT, soalnya setelah dapat tidak pernah hadir apa lagi membayar arisan. Namun demikian Mbah Kobro tak merasa bersalah. “Jadi RT nggak jelas. Dapat arisan itu kan seperti orang menang judi. Mana ada pemenang judi kok ditagih?”
Bila alur pikiran Mbah Kobro diterapkan di BPJS Kesehatan, bisa bangkrut itu barang. Karena sebetulnya menjadi peserta BPJS Kesehatan tak ubahnya orang ikut arisan nasional. Penyakit berat jadi murah biaya karena dibantu banyak orang. Sayangnya begitu banyak orang klaim penyakit “kelas berat”, hingga akhir tahun 2017 ini BPJS mengalami ketekoran dana Rp 9 triliun. Untung pemerintah tetap tanggungjawab.
Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah mengibaratkan, anggota BPJS Kesehatan itu seperti peserta arisan nasional. Meski penyakit pasien berat, tapi karena biayanya ditanggung banyak orang, menjadi ringan. Maksudnya, iuran anggota yang tak kena penyakit itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai pasien “kelas berat”.
Celakanya, tidak semua anggota masyarakat menyadari pentingnya BPJS-Kesehatan itu. Buktinya, dari target 201 juta peserta hingga kini baru masuk 181 juta jiwa. Itupun yang 10 juta mogok iuran, karena menjadi penganut “madzab” Mbah Kobro. Banyak juga orang masuk BPJS hanya ketika divonis dokter berpenyakit “kelas berat”. Walhasil baru bayar 2-3 kali iuran PPU (Peserta Penerima Upah) sudah klaim ratusan juta. Bagaimana tidak tekor?
Penyakit “kelas berat” itu biasa disebut katastropik, seperti halnya: jantung, ginjal, kanker, stroke, talasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hermofilia. Ini biayanya bisa mencapai ratusan juta. Buat orang miskin bukan anggota BPJS Kesehatan, paling-paling pasrah, siap mati kapan saja, di mana saja, jika perlu sambil minum Coca Cola.
Kata Dirut BPJS Fahmi Idris, 20 % anggaran selama ini tersedot untuk klaim penyakit “kelas berat” tersebut. Pihaknya pernah mengusulkan agar ditempuh “cost sharing”, artinya pasien ikut membayar biaya 50 % dari klaim. Tapi pemerintah menolak wacana ini. Apapun penyakitnya dan berapa biayanya, tetap ditanggung negara. Dan ini dibuktikan, karena dari ketekoran Rp 9 triliun itu akhir Nopember lalu telah ditutup Rp 3,6 triliun dulu. Demi rakyatnya, Pemerintah memang harus siap menjadi Pasukan Berani Tekor.
Bila keuangan BPJS Kesehatan ternyata tak sehat, bisa juga karena penyebab lain. BPK pernah menemukan kejanggalan data atas 61 juta anggota. Angka itu diperoleh setelah BPK mriksa 51 RS se Indonesia. Ternyata BPJS Kesehatan tidak mengelola data anggota dengan tertib. Banyak data peserta dobel, alamat tidak cocok. sehingga pembayaran iuran menjadi masalah. Sebagai usaha bisnis, ini sungguh merepotkan.
Selama ini pihak RS juga terkesan tak bersemangat melayani pasien BPJS Kesehatan. Soalnya mereka harus nalangi dulu dan ketika klaim itu diminta ke BPJS pencairannya lama, bisa berbulan-bulan. Maka banyak RS yang kemudian berbuat nakal. Asal ada pasien peserta BPJS dibilang kamar penuh. Jika ngaku pasien umum, barulah dilayani. (Cantrik Metaram)
