JAKARTA, KBKNEWS.id – Tawaran pekerjaan di bidang logistik dan tenaga medis diduga menjadi modus untuk merekrut warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia.
Namun, pekerjaan yang dijanjikan justru berujung pada keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata.
Kasus ini mendorong aparat penegak hukum menelusuri jaringan perekrutan, termasuk pihak yang mengatur keberangkatan hingga aliran dana di balik praktik tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR Moh. Rano Alfath meminta Bareskrim Polri mengusut kasus ini secara menyeluruh. Menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang yang terlibat langsung dalam proses pemberangkatan.
Pihak yang menyusun tawaran pekerjaan, mengatur perjalanan, hingga mengetahui tujuan sebenarnya perekrutan juga harus diperiksa.
“Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut. Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas,” kata Rano, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai pengungkapan jaringan perekrutan penting untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kasus ini menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menggagalkan keberangkatan tiga WNI yang diduga hendak direkrut menjadi tentara Rusia.





