MYANMAR – Tekanan meningkat terhadap Myanmar pada hari Selasa (12/9/2017) untuk mengakhiri kekerasan yang telah membuat lebih dari 300.000 Muslim melarikan diri ke Bangladesh.
Amerika Serikat menyerukan perlindungan warga sipil dan Bangladesh yang mencari bantuan internasional untuk menangani krisis tersebut.
Pemerintah Myanmar yang beragama Buddha mengatakan pasukan keamanannya memerangi “teroris” di balik gelombang serangan terbaru, yang dimulai pada 25 Agustus, dan mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menghindari bahaya warga sipil.
Sementara diberitakan sebelumnya, pejabat tinggi hak asasi manusia PBB telah mengecam Myanmar pada hari Senin karena melakukan “operasi militer yang kejam” terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Myanmar barat, Rakhine, yang mencapnya sebagai sebuah pembersihan etnis.
Amerika Serikat mengatakan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar tidak melindungi warga sipil. Washington telah menjadi pendukung setia transisi Myanmar dari beberapa dasawarsa pemerintahan militer yang keras yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
“Kami meminta otoritas keamanan Birma untuk menghormati peraturan perundangan, menghentikan kekerasan, dan mengakhiri pemindahan warga sipil dari semua komunitas,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Selasa (12/9/2017).
Juru bicara pemerintah Myanmar tidak segera memberikan komentar namun juru bicara Suu Kyi mengatakan sesaat sebelum pernyataan AS dikeluarkan bahwa Myanmar juga prihatin dengan penderitaan tersebut. Pasukannya melakukan tugas sah mereka untuk memulihkan ketertiban dalam menanggapi tindakan ekstremisme.
“Pemerintah Myanmar secara penuh berbagi keprihatinan masyarakat internasional mengenai pemindahan dan penderitaan semua masyarakat yang terkena dampak eskalasi kekerasan terakhir yang disulut oleh tindakan terorisme,” kata juru bicara Zaw Htay, dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Myanmar menganggap sekitar 1 juta Rohingya sebagai migran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan menyangkal kewarganegaraannya, walaupun banyak keluarga Rohingya telah tinggal di sana selama beberapa generasi.





