TIGA skim Bantalan Sosial disiapkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terutama kelas bawah menghadapi lonjakan harga-harga dan pada gilirannya juga mengerek inflasi jika harga BBM jadi naik.
Anggaran sebesar Rp 24,17 triliun dialokasikan untuk bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT), subsidi upah dan bantuan Dana Transfer Umum (DTU) yang disisihkan dari pemda-pemda guna membantu sektor transportasi.
Menurut Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (29/8), BLT dengan total Rp12,4 triliun akan diberikan bagi 20,65 juta KK penerima manfaat di seluruh Indonesia.
BLT sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan akan didistribusikan oleh Kemensos melalui PT. Pos Indonesia mulai awal September Rp300.000 (untuk dua bulan) dan Rp300.000 pada akhir Desember.
Sedangkan subsidi upah Rp600.000 (sekali saja) yang didistribusikan melalui Kemenaker akan diberikan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Sementara DTU disisihkan dua persen oleh pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan nelayan serta pemberian perlindungan sosial tambahan.
Pemerintah saat ini masih menimbang-nimbang besaran kenaikan BBM, karena jika tidak dinaikkan, bakal sangat membebani APBN, sebaliknya jika dinaikkan, berdampak pada daya beli publik yang sudah terpuruk sebelumnya akibat pandemi Covid-19.
Misalnya, kenaikan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.500 atau harga biosolar dari Rp5.150 per liter ke Rp8.000 bakal mengerek inflasi ke level enam hingga 7,2 pesen.
Angka inflasi sudah merambat naik sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu dari 2,1 persen Februari, 2,6 persen Maret, 3,5 persen April, 3,6 persen Mei, 4,3 persen Juni dan 4,9 persen Juli.
Menurut catatan BPS, inflasi pada Juli ’22, kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman dan tembakau menempati porsi tersbesar (hampir separuhnya), sedangkan BIAYA transportasi 0,14 persen.
Sampai Saat ini pemerintah telah mengalokasikan Rp702,4 triliun subsidi energi (Pertalite dan solar) yang akan habis pada Oktober nanti, sehingga jika konsumsi BBM tidak dihemat, subsisdi 2022 bisa membengkak sampai Rp700 triliun.
Harga jual Pertalite Rp7.760 per liter masih jauh di bawah harga keekonomianya yakni Rp14.450 dan solar yang dijual Rp5.150 per liter selayaknya Rp13.950, begitu pula elpiji dalam kemasan tiga Kg yang dijual Rp4.250 per Kg dari harga keekomiannya Rp 18.500.
Dari sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Menko Marinvest Luhut Panjaitan, kenaikan harga BBM bersubsidi agaknya tak terelakkan, tinggal menanti saat tepat.
Tiga skim bansos yang disiapkan pemerintah itu agaknya jawaban untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah menghadapi lonjakan harga jika harga BBM jadi dinaikkan, namun masalahnya, akan kah tepat sasaran?
Jajak pendapat Litbang Kompas (Kompas ,28/8) yang digelar 13 – 15 Agustus mengungkap, mayoritas (70,9 persen) responden menilai, sasaran bansos oleh pemerintah belum tepat sasaran dan hanya 27 persen menjawab sudah, 2.1 persen tidak tahu.
Lebih separuh responden (56,9 persen) menyebutkan, banyak warga miskin yang belum mendapat bansos dari pemerintah, sebaliknya, hanya 11,1 persen yang menyebutkan tidak ada warga yang tak kebagian bansos dan 2,4 persen tidak tahu.
Rakyat lapisan bawah berharap mereka semua akan menerima berbagai skm bansos yang diberikan oleh pemerintah.
