WABAH Corona memang meluluh-lantakkan segalanya, dan Covid-19 ini menjadi sah saja ketika dijadikan sejuta alasan untuk mengambil kebijakan. Nah, ketika banyak perusahaan kolaps gara-gara Corona, Kemenaker tak bisa memaksakan para pengusaha di setiap provinsi menaikkan UMP-nya. Maka seluruh provinsi di Indonesia diminta tak menaikkan UMP tahun 2021 mendatang. Kalangan buruh pastilah kecewa.
Jika ada yang terhibur hanyalah kaum buruh di wilayah Jateng, Jatim, DIY dan Sulsel. Sebab meski hanya berkisar antara Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,- gubernurnya tetap menaikannya. Naik cuma sedikit memang, tapi lumayan. Jika mau awet bisa dibelikan kalender 2021, baru habis menjelang tahun 2022 mendatang.
Pandemi Corona memang bisa menjadi alasan paling sahih siapapun pembuat kebijakan. Ketika perusahaan memberi pesangon karyawan PHK tak sesuai dengan aturan UU Ketenagakerjaan, bilang saja jual asset tidak laku-laku, karyawan akan memaklumi. Ketika mejelis hakim Pengadilan Agama harus menceraikan sebuah keluarga gara-gara korban PHK Covid-19, juga harus memaklumi. Pokoknya masalah apa saja dilabeli Corona menjadi maklum adanya.
Dan Menaker Ida Fauziah dalam posisi terjepit seperti itu. Di tengah isyu UU Cipta Kerja yang kontroversial, banyak pengusaha yang kolaps gara-gara terdampak Covid-19. Maka mendengar keluh kesah para pengusaha, dia bisa memakluminya. Maka dikeluarkanla Surat Edaran bahwa UMP 2021 tidak naik. Itu berlaku di seluruh provinsi wilayah hukum Republik Indonesia.
Jelas itu sangat mengecewakan kaum buruh. Bagi yang perusahaannya bangkrut-krut……, itu tak masalah. Karena bekas karyawan tak ada kepentingannya lagi dengan Surat Edaran tersebut. Tapi bagi karyawan yang sekedar dirumahkan, atau tetap bekerja dengan kondisi perusahaan terseok-seok, kenaikan UMP 2021 sangat diharapkan untuk menambal luka ekonomi keluarga sejak Covid-19 meruyak.
Sejak era reformasi jumlah provinsi di Indonesia menjadi 34. Mestinya 34 gubernur hasil Pilkada itu mematuhi SE-nya Bu Menteri. Tapi beruntung Bu Gubernur Jatim, Pak Gubernur Jateng, DI Yogyakarta dan Sulsel, lebih memperhatikan suara kaum buruh. Apa lagi SE Menaker itu sifatnya sekedar permintaan, sehingga jika tak diperhatikan bukan berarti subordinasi terhadap pemerintah pusat.
Maka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tetap menaikkan upah buruh di wilayahnya. Bila UMP 2020 sebesar Rp 1.742.015,- tahun 2021 mendatang menjadi Rp 1.798.979,- (naik 3,27 persen). Gubernur Jatim Khofifah menaikkan dari sebelumnya Rp 1.768.000,- menjadi Rp 1.868.000,- untuk tahun 2021 (5,65 persen). Adapun Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menaikkan UMP 2021dari Rp 3.103.800 menjadi Rp 3.165.876,- (2 persen). Begitu pula Gubernur DIY Sri Sultan HB X, menaikkan UMP 2021 dari Rp1.704.608,- menjadi Rp1.765.000,- (3,54 persen).
Yang agak sikap Pemprov DKI yang mestinya menjadi proyek percontohan atau rol model provinsi lain. Semula Gubernur Anies Baswedan mau tunduk pada SE Menaker. Tapi mungkin karena jalan umum macet di mana-mana, beliaunya mencari jalan tengah (bersyarat). Maksudnya, SE Menaker itu boleh dipatuhi bagi perusahaan yang tak terdampak Corona. Maka bagi yang tak terdampak UMP-nya naik dari Rp 4.276.349,- menjadi Rp 4.410.000,- (3,27 persen) di tahun 2021. Tapi bagi yang terdampak tetap mengikuti UMP 2020.
Baik 4 provinsi yang tak menjalankan SE Menaker, atau DKI Jakarta yang menaikkan UMP bersyarat 2021, sebetulnya semuanya adalah sikap “jalan tengah” untuk meredam gejolak para buruh. Orang Yogyakarta mengistilahkan “sethihik edhing”, artinya para Gubernur itu memahami kesulitan pengusaha, tapi juga tetap peduli pada penderitaan buruh.
Meski tak sesuai harapan, tapi kenaikan UMP yang berkisar antara Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,- itu lumayanlah. Syukuri saja, ketimbang bernasib seperti buruh pabrik mobil Nissan Motor, mereka jadi penganggur total karena perusahaan itu pindah ke Thailand sebelum Corona mewabah. Di sana merekrut 2.000 karyawan baru, karena di Indonesia UMP cukup tinggi dan buruhnya demo melulu. (Cantrik Metaram)
