JAKARTA –Pertemuan yang digelar tiga menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand harus mengeluarkan keputusan yang konkret dan merumuskan desakan kepada UNHCR dan Myanmar untuk juga mengambil tanggungjawab atas terlantarnya ratusan pengungsi asal Rohingya, Myanmar.
Menurut pakar hukum internasional Hikhmahanto Juwana, UNHCR tidak cukup hanya mengecam dan mengutuk negara-negara yang menolak pengungsi Rohingya.
“Pertemuan menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia dan Thailand harus bisa merumuskan desakan kepada UNHCR untuk ikut bertanggung jawab terhadap pengungsi Rohingya,” kata Hikmahanto sebagaimana dilansir Antaranews.com, Senin (18/5/2015).
Menurut Hikmahanto, apa yang dilakukan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, yaitu dengan memfasilitasi dan memberikan penampungan untuk mereka sudah dianggap tepat.
“Dalam konteks hak asasi manusia, kita memang harus membantu mereka. Indonesia, Malaysia dan Thailand juga harus berbicara dengan pemerintah Myanmar sebagai negara asal mereka sehingga hal ini menjadi permasalahan regional,” tuturnya.
Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa memfasilitasi penampungan bagi pengungsi Rohingya, seperti halnya pengungsi Vietnam sebelumnya, di Pulau Galang. Namun, jangan sampai penampungan tersebut menjadi beban bagi Indonesia.
“Indonesia bisa menyediakan tempat penampungan sementara, tetapi finansialnya bisa dibicarakan dengan Malaysia, Thailand, Myanmar dan UNHCR. Kita tampung mereka sementara, kemudian UNHCR yang bertanggung jawab menyalurkan mereka ke negara-negara yang bersedia menampung mereka menjadi warga negara,” tukasnya. Antara.
Menurut Hikmahanto, dua sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sudah tepat, yaitu memfasilitasi yang sudah mendarat di wilayah Indonesia tetapi sekaligus menolak mencegah yang lain memasuki wilayah Indonesia.
Hikmahanto mengatakan Indonesia harus memfasilitasi para pengungsi Rohingya tetapi jangan sampai keberadaan para pengungsi tersebut menjadi beban. “Pemerintah Indonesia belum berhasil menyejahterakan seluruh rakyatnya. Masih banyak orang miskin di Indonesia. Jangan sampai keberadaan mereka semakin menambah beban pemerintah,” ucapnya.