PADA saat pemerintah mulai melancarkan program vaksinasi diawali dengan pemberian suntikan vaksin bagi sekitar 1,4 juta tenaga kesehatan, muncul usulan dari pengusaha untuk mengadakan vaksin secara mandiri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengaku telah dihubungi oleh beberapa konglomerat dan para pimpinan perusahaan tentang usulan mereka itu.
Menurut menkes, pihaknya akan membuka peluang mengenai usulan program vaksin mandiri namun demikian ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan yang terpenting agar jangan sampai orang kaya lebih dulu menerima vaksin ketimbang warga miskin.
Budi juga mengingatkan penegasan Presiden Jokowi untuk menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia walau pihaknya menyambut baik jika ada konglomerat yang ingin melaksanakan program vaksin mandiri guna membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi.
Sebelumnya Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani mengemukakan bahwa program vaksin mandiri yang diusulkannnya dimaksudkan untuk mempercepat program vaksinasi yang sedang digencarkan pemerintah .
Melalui program mandiri, pengusaha akan melakukan pengadaan vaksin untuk kemudian dijual kepada anggotanya guna memvaksinasi para karyawan perusahaan, sehingga dengan demikian, beban APBN untuk membiayai vaksin bisa dikurangi.
Menurut dia, pihaknya tentu akan mematuhi prosedur yang ditetapkan misalnya hanya dengan mengadakan vaksin yang sudah ditetapkan oleh BPOM bisa digunakan dalam kondisi darurat seperti vaksin-vaksin lainnya.
Izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization –EUA) memang dipersyaratkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bagi sejumlah vaksin yang sudah meliwati uji klinis tahap-3 melibatkan ribuan relawan mengingat kebutuhan mendesak di tengah pandemi global Covid-19.
Menkes lebih jauh mengingatkan bahwa vaksinasi ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia , bukan untuk golongan tertentu saja sehingga ia tidak ingin ada kelompok tertentu yang memperoleh jalur khusus untuk mendapatkannya.
“Anda mampu untuk melakukan hal itu, tapi tolong pikirkan juga seluruh rakyat Indonesia, karena enggak ada gunanya juga kita disuntik vaksinkalau yang lain enggak (maksudnya rakyat-red),” ungkapnya.
Cemaskan Dampaknya
Ketua Core Indonesia M. Faisal juga mencemaskan dampak program vaksin mandiri yang diusulkan pengusaha terhadap program pelayanan dasar kesehatan masyarakat yang sedang dilakukan pemerintah.
Sejumlah persoalan, menurut dia, bisa jadi muncul, misalnya mencegah impor vaksin illegal jika tidak diawas ketat, atau terjadi pengalihan vaksin yang sedianya digratiskan malah dijual ke pengusaha.
Hal senada dilontarkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam yang mengingatkan, seharusnya pemerintah fokus untuk membereskan program vaksinasi pertama bagi para nakes yang masih menghadapi banyak persoalan.
Sejak digelar pada 13 Januari sampai 23 Januari, baru 10 persen dari 1,4 juta nakes yang telah mendapatkan suntikan vaksin karena mereka kesulitan mengakses sejumlah aplikasi sistem daring yang disediakan atau tidak ada notifikasi balik yang mereka terima.
Sementara Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengemukakan, menurut catatannya, sampai 23 Januari sudah ada 172.901 nakes yang mendaftar untuk menapatkan vaksinasi di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan di 93 kabupaten atau kota.
Jadi bisa dibayangkan, jika untuk melakukan vaksinasi tahap pertama bagi 1,4 juta nakes saja kesulitan, padahal yang akan divaksinasi 182,5 juta orang atau dua pertiga penduduk Indonesa agar tercipta kekebalan lelompok (herd immunity terhadap Covid-19.
Ditargetkan akan rampung dalam 15 bulan, sejumlah kendala bakal menghadang. Selain pendistribusiannya di wilayah Nusantara yang tersebar yang tentu berhadapan dengan akses transportasi terutama ke wilayah 3T.
Belum lagi kesiapan SDM-nya, walau untuk program vaksinasi massal ini disiapkan 1.000 rumah sakit, 3.000 puskesmas an 30.000 vaksinator di seluruh Indonesia.
Selain itu, pasokan vaksin nanti juga diharapkan lancar-lancar saja karena ditambah dengan dosis cadangan, diperlukan 426 juta dosis vaksin dari sekitar 365 juta dosis (182,5 juta penduduk, masing-masing dua suntikan).
Agaknya pemerintah perlu fokus saja mengejar target vaksinasi gratis bagi penduduk Indonesia dan mneunda dulu program vaksinasi yang diusulkan pengusaha.
