
INDIA – Mahkamah Agung India telah mendengar argumen dari pemerintah dan dua Rohingya, yang telah mengajukan petisi menentang rencana pemerintah untuk mendeportasi para pengungsi yang teraniaya tersebut.
Hal tersebut diperdengarkan pada pengadilan Selasa (3/10/2017) dimana akan dilanjutkan lagi pada tanggal 13 Oktober nanti sebagai tanggal sidang berikutnya dan meminta kedua pihak untuk menghentikan argumen yang emosional.
Sebuah kursi persidangan yang dipimpin oleh Ketua Keak Misra meminta kedua pihak untuk menyusun semua dokumen dan konvensi internasional untuk membantu pengadilan, menurut timesofindia.com.
Pengacara pemerintah Tushar Mehta mengatakan kepada pengadilan tersebut selama persidangan bahwa pengungsi Rohingya akan menyebabkan upah turun, menambah argumen sebelumnya bahwa Rohingya adalah ancaman keamanan.
Ravi Nair dari Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Asia Selatan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah Modi “menderita Islamofobia dan melihat setiap Muslim sebagai teroris potensial”.
Pasal 21 dari konstitusi India dengan jelas mengatakan bahwa hak atas kehidupan tersedia bagi warga negara dan bukan warga negara.
Dari sekitar 40.000 pengungsi Rohingya, lebih dari 16.000 didaftarkan ke badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun pemerintah mengatakan bahwa bahkan mereka yang terdaftar dengan UNHCR tidak akan terhindar dari deportasi.
Pengacara yang mewakili Rohingya, Prashant Bhushan, telah mencela rencana tersebut. “Ini jelas merupakan kasus diskriminasi agama dan upaya untuk membangkitkan perasaan anti-Muslim,” kata Bhushan.
Pemerintahan Modi telah dikritik oleh para aktivis karena tidak berbicara menentang serangan militer Myanmar baru-baru ini terhadap orang-orang Rohingya, dan kelompok sayap kanan di India telah mulai memfitnah Rohingya yang tinggal di sana.
Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dan dianggap sebagai imigran ilegal, meski mengklaim akar yang berabad-abad lalu.
Arijit Sen, seorang peneliti dengan Amnesty International, telah menyebut pendirian pemerintah Modi “campuran paranoia dan xenofobia”.
“Jika pengungsi dikirim kembali secara paksa, mereka pasti akan menghadapi penyiksaan dan mungkin menghadapi kemungkinan kematian. Jelas, ini adalah pelanggaran terhadap pasal 21. Ini adalah alasan utama Mahkamah Agung akan mendengar petisi tersebut.” ujarnya.
“Jika pengungsi dikirim kembali secara paksa, mereka pasti akan menghadapi penyiksaan dan mungkin menghadapi kemungkinan kematian. Jelas, ini adalah pelanggaran terhadap pasal 21. Ini adalah alasan utama Mahkamah Agung akan mendengar petisi tersebut.” ujarnya.




