JAKARTA – Pengguna KRL ramai-ramai memprotes wacana pemerintah untuk mengubah subsidi KRL Jabodetabek yang akan diterapkan sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
Wacana penyaluran subsidi KRL berbasis NIK ini tertulis dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025, dimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi public service obligation (SPO) sebesar Rp 7,96 triliun pada RAPBN 2025.
Subsidi PSO yang dialokasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik itu lebih tinggi 0,9 persen atau Rp 71,9 miliar apabila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 sebesar Rp 7,88 triliun.
Anggaran belanja subsidi PSO tahun 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau sebesar Rp 4.797,1 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.
Dalam poin penerapan tiket elektronik berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.
Diketahui, tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.
Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak ada kenaikan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat.
Banyak pengguna KRL yang mengeluhkan wacana ini, misalnya saja Rachmat, yang mengkritik wacana tersebut, “Makin bingung sama pemerintah, disuruh naik KRL untuk kurangin macet dan polusi tapi fasilitasnya kurang dan jam keberangkatan sering telat ditambah lagi harga tiketnya disesuaikan dengan gaji/pendapatan masyarakat udah pasti bakal banyak yang beli kendaraan dan tambah macet Jakarta.”
Sementara Alghozi, warganet lainnya, mengaku bingung bagaimana sistem penyesuaian NIK nantinya, “Pertanyaan: kita kan masuk stasiunnya dgn kartu atau gopay ya, nah cara mereka/mesin mengidentifikasi NIK kita pakai apa ya? Mmm lebih penasaran ke system design nya akan seperti apa… ya harus diakui ini peraturan aneh sih,” kicaunya.
 mulai 2025. ){kind=link}