JAKARTA, KBKNEWS.id – Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR fan sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi salah satu tahapan menuju pemberhentian wakil presiden.
Pengajuan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Delapan fraksi yang terlibat yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut persoalan persyaratan pencalonan serta dugaan perbuatan tercela menjadi bagian dari alasan pengajuan tersebut.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dari Fraksi Golkar menyinggung sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan. Persoalan legitimasi jabatan wakil presiden dinilai perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin berharap polemik tersebut segera menemukan penyelesaian agar tidak terus berlarut-larut.
Meski demikian, pengajuan HMP belum otomatis membuat Gibran kehilangan jabatannya. Usulan tersebut masih harus memperoleh persetujuan rapat paripurna.
Jika disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus untuk mengkaji materi usulan. Proses selanjutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi sebelum DPR meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
Dengan demikian, jalan menuju pemakzulan Gibran masih panjang karena harus melewati tahapan politik dan hukum sesuai ketentuan konstitusi.
 yang dapat menjadi){kind=link}