JAKARTA, KBKNEWS.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencermati dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia.
Perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, itu tercatat memperoleh delapan paket proyek dari dua kementerian selama periode anggaran 2024–2026.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penggunaan anggaran tersebut memunculkan sorotan publik, terutama karena Raffi Ahmad saat ini berstatus sebagai pejabat negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya akan menelaah apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan KPK untuk ditindaklanjuti.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11).
Sorotan juga mengarah pada Pasal 12 huruf i UU Tipikor yang mengatur larangan bagi penyelenggara negara untuk terlibat dalam pengadaan atau pemborongan yang berkaitan dengan jabatan maupun kedudukannya.
Namun, KPK menegaskan dugaan pelanggaran ketentuan tersebut tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan kepemilikan perusahaan oleh seorang pejabat negara. Seluruh unsur hukum harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu.
KPK juga mendorong evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sebab, sektor pengadaan masih menjadi salah satu area yang dinilai rawan praktik korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI).
 mulai mencermati dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia.){kind=link}