ANGKATAN Laut Jerman mengirim sebuah kapal perang jenis fregat, Bayern F217 ke perairan Laut China Selatan (LCS) untuk merespons aktivitas China di wilayah yang dipersengkatan sejumlah negara di kawasan itu.
Fregat Bayern dengan panjang haluan 138,8 meter, lebar 16,7 meter berbobot 3.600 Ton diawaki 26 perwira dan 193 kelasi, a.l dipersenjatai rudal anti kapal Excocet MM 38 dan Harpoon, rudal anti pesawat Sea Sparrow, peralatan perang elektronika dan pengecoh lawan (decoy) serta aneka bom dan torpedo anti kapal selam.
Kebijakan itu sontak memicu debat menjelang Pemilu Jerman yang akan digelar September mendatang, apalagi karena selama tiga dekade belakangan ini Jerman mengambil kebijakan menghindari konflik langsung dengan China.
Di era pasca reunifikasi 1990 Jerman agaknya lebih fokus pada kerjasama ekonomi tercermin dari cukup banyaknya perusahaan Jerman yang beroperasi di China walau Asosiasi Industrinya (BDI) juga memposisikan China sebagai pesaing.
Pimpinan partai berkuasa di Jerman, Uni Kristen Demokrat (CDU) Armin Lsschet juga dalam pernyatannya Juni lalu juga menyebut China sebagai ancaman bagi negaranya walau menganggap, kebijakan LN selama ini (menekankan ekonomi) tidak perlu diubah.
Kawasan LCS memanas setelah klaim China yang menganggap wilayah sepanjang sembilan garis putus-putus yang ada di peta adalah perairan tradisional nelayannya. Selain China, Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam juga mengklaim sebagian pulau di sana.
Kehadira AL Jerman sendiri merupakan bagian dari konsep kemitraan Indo-Pasifik yang digagas Presiden AS Donald Trump pada 2017 bersama dengan negara-negara mitranya termasuk Jepang guna menghadapi potensi ancaman China.
LCS Kawasan Strategis
Bagi AS, mitra dan sekutu-sekutunya, kawasan Indo-Pasifik terutama Laut China Selatan dan Selat Malaka dianggap strategis karena berkontribusi bagi 60 persen perdagangan global.
“Pesan kami jelas, yakni untuk membela kepentingan bersama para mitra dan sekutui, “ tegas Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer yang juga politisi partai terbesar Jerman CDU (2/8).
Sikap AS terkait klaim China di LCS seperti disampaikan Menhan Lloyd Austin dalam lawatan ke Asia Tenggara pekan lalu yang menganggap klaim China tidak berdasar dan siap membantu mitra-mitranya dari pihak-pihak yang memaksakan.
Selain mengoperasikan kapal-kapal nelayannya di LCS didukung satuan Penjaga Pantai (Cost Guard), China juga membangun pangkalan militer di sebagian pulau yang masih dipersengketakan.
Selain itu AL China yang terus dimodernisasikan dan saat ini memiliki dua kapal induk, puluhan penjelajah, fregat, korvet dan 78 kapal selam serta rudal anti kapal induk Dong Feng DF-21 juga mencemaskan pihak Barat.
RI sendiri sebagai negara yang bebas aktif sesuai konstitusinya tidak memiliki sengketa di LCS kecuali diganggu operasi nelayan China yang acap kali menerobos kawasan laut di seputar Natuna.
Latgab “Garuda Shield” yang digelar AS dan RI melibatkan ribuan satuan AD kedua negara di Baturaja, Sumsel, Amborawang, Kutai Kertanegara dan Makalisung, Sulut 1 sampai 14 Agustus bisa juga dijadikan signal bagi siapa saja yang mencoba-coba menganggu.
Kecemasan negara yang bersengketa di LCS juga tercermin dari keputusan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang segera meneken naskah kerjasama “Visiting Forces Agreement” (VFA) bagi pasukan AS yang semula tertunda.
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Siapa yang Cinta Damai Harus Siap Berperang). Jadi walau baru berupa potensi ancaman, agaknya adagium lama itu masih berlaku.
