PEMERINTAH harus lebih serius menangani laporan tentang siswa keracunan akibat pasca mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jumlahnya mencapai 5.360 anak sampai medio September.
“Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini,” demikian siaran pers JPPI, Kamis (18/9) malam.
Kasus keracunan makanan siswa sekolah yang diduga pascakonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di beberapa daerah sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan mulai secara resmi pada 6 Januari 2025.
Peningkatan kasus keracunan yang terungkap pun disebutkan mengalami peningkatan pekan ini, baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasi.
JPPI pun menduga jumlah keracunan menu MBG lebih besar karena diduga ada sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut.
“Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus,” katanya.
Atas dasar itu, JPPI meminta Prabowo dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lagi menutup mata terhadap tragedi berulang program MBG.
“JPPI menegaskan, Presiden dan BGN tidak bisa lagi hanya mengandalkan jargon ‘zero incident’, sementara insiden keracunan terjadi di berbagai daerah,” demikian pernyataan mereka.
Pemantauan IDEF
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam paparan Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM, Izzudin Al Farras, 4 Sept. lalu mencatat ada empat ribu lebih korban keracunan MBG selama delapan bulan pertama pelaksanaannya.
Selain kasus keracunan, juga marak temuan menu MBG yang tak sesuai baik dari bentuk, kelayakan, hingga kandungan gizi.
BGN sendiri menanggapi kasus-kasus keracunan, menyatakan terus mengembangkan mekanisme pengawasan berlapis, pelatihan rutin, hingga kerja sama lintas sektor.
Mengutip dari laman resminya, BGN menyatakan telah menerbitkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, pelatihan rutin diberikan kepada penjamah
makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.
“BGN melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin ke setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai protokol,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana dalam pernyataan tertulisnya.
Dia pun mengaku BGN menginisiasi Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah dengan memanfaatkan kanal media sosial sebagai ruang laporan, pengawasan, dan edukasi gizi.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah pun diperkuat, khususnya dalam penanganan KLB dan insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG.
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat buka suara terkait marak kasus keracunan MBG di wilayahnya, termasuk yang menimpa puluhan siswa di Cianjur dan ratusan siswa di Garut pekan ini.
Setidaknya 36 siswa di Cianjur keracunan MBG pada Kamis (11/9), kemudian jumlah kasus lebih besar terjadi di Garut yakni 569 siswa dilaporkan keracunan usai menyantap menu MBG pada Selasa (16/9).
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan atas insiden tersebut.
Ia menjanjikan peristiwa-peristiwa itu akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
“Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa,” ujar Herman, Jumat (19/9) seperti dikutip dari detikJabar.
Herman menyatakan Pemprov Jabar sudah menugaskan dinas kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan. Selain itu, sambungnya, pemeriksaan laboratorium akan dilakukan guna memastikan penyebab kasus keracunan massal tersebut.
Diintimidasi
Sementara itu, delapan siswa SDN Pasanggar 1, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peristiwa ini bahkan diwarnai kemunculan dugaan kasus intimidasi terhadap anak-anak tersebut yang diminta wali kelasnya untuk mengaku kekenyangan bukan keracunan.
Kapolsek Pegantenan, Iptu Heri Siswanto, membenarkan adanya laporan siswa muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan MBG.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X buka suara soal keracunan pascakonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu terakhir.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu pun mengingatkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya memperhitungkan pola masak demi mencegah kasus keracunan dalam program MBG.
Sejauh ini, tercatat sudah ada tiga kali kasus keracunan MBG di wilayah DIY dengan jumlah korban mencapai ratusan meliputi siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Sultan HB X menduga kasus keracunan salah satunya timbul usai siswa menyantap hidangan MBG yang diolah tanpa memperhitungkan kualitas hingga masa tahan makanan tersebut.
“Biasanya kalau pesenan misalnya 50, misalnya, 50 itu mungkin jam setengah lima pagi sudah masak, nanti mungkin dimakan jam delapan apalagi jam sepuluh (pagi),” kata Sultan ditemui di Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Jumat (19/9).
Sejauh ini, tercatat sudah ada tiga kali kasus keracunan MBG di wilayah DIY dengan jumlah korban mencapai ratusan meliputi siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Pengawasan lebih ketat perlu dilakukan para pemangku kepentingan program MBG agar program mulia untuk meningkatkan gizi siswa yang notabene adalah generasi penerus itu tdak malah menyengsarakan mereka.
