DUA puluh tujuh pemimpin Eropa tengah membentuk “dewan perang” guna mengantisipasi Perang Dunia III di tengah instabilitas global termasuk ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencaplok Greernland.
Klaim itu disampaikan PM Viktor Orban di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global akhir-akhir ini seperti dilansir Business Times, Budapest yang dikutip Kompas.com (21/1).
Menurut Orban, Uni Eropa (UE) kini meninggalkan jalur diplomasi dan beralih ke persiapan konfrontasi militer skala besar.
Diplomasi, tak lagi prioritas
Orban mengatakan, UE tidak lagi memprioritaskan diplomasi, melainkan bergerak menuju persiapan perang terbuka.
Ia memperingatkan bahwa blok tersebut “bergerak mantap menuju (kesiapan-red) “menghadapi konflik langsung.”
Di kawasan timur, perang di Ukraina terus berlarut tanpa tanda-tanda mereda, sementara di barat, Presiden AS Donald Trump mengguncang aliansi NATO dengan sikap agresif terbarunya untuk mencaplok Greenland.
Dalam konteks “guncangan global” inilah Orban menilai, elite Eropa membuat pilihan untuk bersiap menghadapi konfrontasi langsung dan berskala besar.
PM berusia 62 tahun itu yang kerap dipandang sebagai figur politik yang menyimpang dari arus utama UE, menggambarkan suasana pertemuan para pemimpin Eropa di Brussel, Sabtu pekan lalu (17/1).
Ia menyebut rapat 27 kepala negara bukan lagi membahas perdebatan kebijakan, melainkan sesi perencanaan untuk kesiapan militer berisiko tinggi.
“Saya duduk di sana bersama mereka,” kata Orban kepada massa, “dan saya katakan dengan sangat tegas bahwa mereka akan berangkat ke medan perang.”
Tak lagi bahas perdamaian
Orban pada bagian lain menyebutkan, para pemimpin negara-negara besar Eropa, khususnya Perancis dan Jerman, tidak lagi membicarakan perdamaian.
Sebaliknya, mereka terobsesi dengan mekanisme untuk mengalahkan Rusia secara total.
Diskusi itu, klaimnya, mencakup upaya memaksa Moskwa membayar kompensasi serta menarik kembali miliaran dollar AS yang saat ini digelontorkan ke perang di Ukraina.
“Bukan anak-anak yang duduk di sana,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa alokasi penganggaran militer yang dirancang oleh para pemimpin terpilih tersebut merupakan langkah awal menuju konflik global yang lebih luas.
Bagi Hongaria, Orban menegaskan sikap isolasi yang menantang arus utama. Ia berjanji pemerintahannya akan “menutup pintu rapat-rapat” dengan segenap kekuatan, menolak mengirim tentara maupun uang ke garis depan.
Alasannya tak hanya bersifat pasifis, tetapi juga ekonomi.
“Jika tidak punya uang, Anda tidak bakal punya rencana besar,” katanya, seraya berargumen bahwa jika budget Hongaria “tersedot” pembiayaan konflik, hal itu akan menjerumuskan masa depan negara itu.
Sepak Terjang Trump
Selama hampir dua pekan terakhir, Presiden Trump berulang kali menunjukkan keraguannya apakah akan menyerang Iran atau tidak.
Di tengah penindasan brutal aparat kemanan Iran terhadap para demonstran anti-rezim, Presiden AS itu sempat menjanjikan “tindakan yang sangat keras” terhadap Iran.
Namun, Trump Rabu lalu (14/1) menarik kembali ancaman tersebut. Dia mengaku sudah mendapat informasi dari sumber-sumber amat terpercaya di Iran bahwa pembunuhan di Iran mulai berhenti.
Di sisi lain, kapal induk AS dilaporkan bergerak menuju
Timur Tengah, sebaliknya AS juga menarik personil militer dari sejumlah pangkalan strategis di kawasan (a.l pangkalan Ain al Assad di Irak)
Ditambah penutupan sementara wilayah udara Iran awal pekan lalu, muncul indikasi bahwa serangan mungkin akan segera terjadi.
Opsi militer AS
DW meminta pandangan sejumlah pakar mengenai opsi yang dimiliki AS di Iran.
Apa opsi militer bagi AS di Iran? Jawabannya sangat bergantung pada tujuan serangan, kata mantan Kolonel Korps Marinir AS, Mark Cancian.
“Serangan militer tidak akan mampu menghentikan pembunuhan para demonstran oleh otoritas Iran.
Namun, AS bisa menyerang pasukan keamanan, kemungkinan Garda Revolusi, untuk menghukum Iran dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka rentan,” ujar Cancian, yang bekerja di lembaga pemikir CSIS di Washington.
Sementara Ashok Swain, Kepala Departemen Riset Perdamaian dan Konflik di Universitas Uppsala, Swedia, sependapat bahwa keterlibatan militer apa pun harus bersifat “terbatas” dan memiliki tujuan yang jelas, seperti melindungi pasukan AS atau sekutunya.
“Biasanya ini mengarah pada postur penangkalan regional, pertahanan udara dan rudal, perlindungan laut, serta garis merah yang tegas, dikombinasikan dengan aksi selektif yang diperlukan,” ujarnya.
Kedua pakar sepakat bahwa penggunaan teknologi canggih seperti pembom siluman B-2 dan rudal-rudal lain yang digunakan dalam Operasi Midnight Hammer terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu tidak relevan dalam konteks ini.
“Bisa saja dikerahkan, tetapi tidak diperlukan. Rudal jarak jauh seperti Tomahawk lebih efektif.
Pesawat pembom B-2 digunakan dalam Midnight Hammer karena ia satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom khusus untuk target yang terkubur dalam,” kata Cancian.
“Serangan semacam itu adalah peristiwa berisiko tinggi dan menentukan secara politik, sulit dibatasi, mudah disalahartikan, dan sangat mungkin memicu pembalasan terhadap pasukan dan mitra AS di kawasan,” sambungnya.
Dampaknya dinilai bervariasi, bergantung pada bentuk serangan yang dipilih.
AS harus berhati-hati
Namun, pakar hubungan internasional Mohammad Eslami dari European University Institute mengingatkan
agar AS berhati-hati.
“Setiap aksi militer AS kemungkinan hanya menghasilkan keuntungan strategis minimal, tetapi secara dramatis meningkatkan ketidakstabilan kawasan, mengekspor rasa tidak aman ke seluruh Timur Tengah, dan justru memperkokoh tekad Iran,” ujarnya.
Menurut Swain, tindakan apa pun yang melampaui serangan terbatas terhadap target tertentu di negara berkekuatan nuklir yang berpengaruh di Timur Tengah akan berbiaya mahal bagi AS.
“Langkah yang lebih luas dengan cepat berubah menjadi eskalasi, memperkuat kelompok garis keras, dan membuat warga sipil menanggung dampaknya,” katanya.
Satu-satunya opsi
Pada bagian lain, Cancian menilai, misi terbatas kemungkinan besar menjadi satu-satunya opsi yang dipertimbangkan dan tidak akan menimbulkan konsekuensi serius.
“Amerika Serikat tidak akan menyerang dekat para demonstran atau lokasi bentrokan. Targetnya mungkin markas dan pangkalan pasukan Iran,” jelas dia.
Mungkinkah AS tangkap Ayatollah Ali Khamenei? Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan AS awal bulan ini dipuji pemerintahan Trump sebagai keberhasilan strategis besar.
Namun, para pakar yang diwawancarai DW menilai taktik serupa hampir mustahil diterapkan terhadap Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sejak 1989.
Pembunuhan pemimpin, Mustahil
Eslami mengakui, pembunuhan secara teoretis mungkin dilakukan, tetapi secara praktis hampir mustahil karena struktur internal Iran, kedalaman geografis, dan loyalitas mutlak Sepah-e Vali-e Amr, unit rahasia Garda Revolusi yang bertugas melindungi Khamenei.
Cancian menambahkan, sifat protes dan respons rezim membuat skenario tersebut, sekalipun mungkin, tidak realistis saat ini.
“Amerika Serikat tidak memiliki pasukan yang dibutuhkan atau waktu persiapan berminggu-minggu. Target ini juga jauh lebih sulit, lebih jauh dari AS dan dari titik peluncuran di Teluk Persia,” katanya.
Mengingat terbatasnya opsi militer bagi pemerintahan Trump, langkah yang kurang dramatis justru bisa menjadi pilihan lebih cerdas.
Swain menyebut sejumlah opsi yang jarang dibahas, a.l. tekanan finansial terhadap entitas yang terlibat represi, langkah regional untuk mengurangi pengaruh Iran, seperti pertahanan rudal dan keamanan maritim, serta diplomasi yang menggabungkan insentif dan tekanan.
Dia menambahkan, dukungan terhadap rakyat Iran secara halus sering kali berdampak lebih besar daripada yang
disadari.
“Dukungan terselubung terhadap masyarakat sipil dan akses informasi biasanya berada di latar belakang, tetapi ia paling efektif ketika dilakukan secara diam-diam, berkelanjutan, dan kredibel, bukan ketika ia disandingkan dengan eskalasi militer yang memberi Teheran alasan melabeli semua perlawanan sebagai rekayasa asing,” ujarnya.
Bagi Cancian, memulihkan akses Internet akan menjadi langkah paling membantu bagi para demonstran. Hal itu memungkinkan mereka berjejaring, berbagi informasi, dan mengoordinasikan gerakan.
Sementara itu, Eslami menekankan pertanyaan mendasar, apakah keputusan-keputusan ini layak ditentukan sepihak oleh AS.
Satu-satunya opsi berkelanjutan, lanjutnya, adalah kembali pada hukum int’l, diplomasi, dan institusi multilateral, karena intervensi sepihak hanya memicu instabilitas dan mengikuti pola pasca-Perang Dunia II.
“Keterlibatan militer secara konsisten menghasilkan ketidakamanan jangka panjang, bukan ketertiban,” tuturnya.
Yang jelas, situasi global ke depan bakal tidak menentu, berbagai opsi dan aksi antisipasi harus dilakukan. (Int’l Business Times/ CNN/DW/ns)
