JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar,
mengumumkan bahwa terdapat 351 industri yang turut berperan dalam menyebabkan polusi udara di area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
“Dalam catatan kami, terdapat 351 unit usaha, termasuk di antaranya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD),” ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Siti menjelaskan bahwa ada 161 unit industri prioritas yang perlu segera ditangani sejak 28 Agustus 2023, dengan target penyelesaian dalam lima minggu.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menghentikan operasi 11 cerobong industri yang terbukti mengeluarkan asap di sekitar Lubang Buaya, Jakarta Timur, serta Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat.
Hingga pagi hari, Kamis (31/8/2023), KLHK telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 unit industri yang terindikasi mencemari udara.
Siti menyampaikan bahwa penghentian operasi industri-industri penyumbang polusi telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan kualitas udara di daerah Lubang Buaya dan Bantar Gebang.
“Awalnya kami mendeteksi 48 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang beroperasi secara independen. PLTU sudah jelas karena memiliki laporan yang sudah ada. Namun, untuk PLTD, kami melakukan penelitian bersama pemerintah daerah di Jabodetabek untuk mengidentifikasi masalahnya,” katanya.
Sejak 21 Agustus 2023, KLHK telah mengirimkan 100 personel pejabat pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ke enam lokasi, yaitu Marunda, Cakung, Kelapa Gading, Pulo Gadung, Bekasi, dan Karawang.
Tim tersebut bertugas mengawasi dan menindak sumber-sumber pencemaran yang tidak bergerak, seperti PLTU dan PLTD, industri, pembakaran sampah terbuka, limbah elektronik, dan lainnya di wilayah Jabodetabek.
Selain melakukan pengawasan dan tindakan terhadap sumber pencemaran yang tidak bergerak, KLHK juga berusaha untuk mengurangi emisi dari sumber bergerak seperti kendaraan bermotor.
