MATA dunia terarah pada pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hotel Capella, resor wisata ekslusif Pulau Santosa, Singapura, Selasa pagi ini (12/6) yang diharapkan menjadi tonggak sejarah mengawali proses perdamaian di Semenanjung Korea.
Apakah pertemuan benar-benar jadi digelar, jika jadi, amankah dari kemungkinan aksi sabotase dan kemudian hasilnya? Sekedar sensasi atau menelurkan kesepakatan kongkret antara kedua belah pihak yang berseteru untuk dijadikan pijakan bagi proses perdamaian selanjutnya?. Denuklirisasi merupakan pokok bahasan dalam tatap muka Trump dan Kim..
Pertanyaan semacam itu wajar saja, karena rencana pertemuan itu sendiri, timbul-tenggelam, bahkan nyaris terhenti ketika Presiden Trump secara sepihak 24 Mei lalu membatalkannya dengan alasan, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Presiden Kim dinilai menciptakan situasi tidak kondusif untuk memulai perundingan.
Kedua pihak sebelumnya terlibat saling ancam dan hujat serta mencitrakan suasana permusuhan yang memicu peperangan. AS dan mitranya, Korsel, secara rutin melakukan lathan perang-perangan yang dikecam Korut. Sebaliknya Korut terus melakukan uji coba rudal balistik dan senjata nuklir yang mengancam Korsel, Jepang bahkan konon mampu menjangkau kota-kota di AS.
Propaganda dan saling hujat mereda setelah tim olahraga dan kesenian Korut ambil bagian dalam Olimpiade musim dingin di PyeongChang, Korsel, Februari lalu berlanjut dengan pertemuan antara kedua pemimpin negara yang berseteru, Presiden Korsel Mon Jae-in dan Presiden Kim di wilayah demarkasi di Panmunjom.
Korut dan Korsel sendiri dalam status perang hingga kini sejak Perang Korea pada 1951 – 1953 yang berkecamuk akibat invasi mendadak Korut didukung China dan Uni Soviet ke wilayah Korsel yang kemudian berhasil dipukul mundur oleh pasukan koalisi pimpinan AS dan negara-negara Barat yang memperoleh mandat dari PBB.
Yang paling mendambakan perdamaian tentu saja rakyat Korut yang hidup dalam kesederhanaan akibat anggaran negara terkuras untuk membiayai berkali-kali uji coba rudal balistik dan nuklir ketimbang pembangunan ekonomi dan terkucil akibat sanksi embargo yang dikenakan AS dan sejumlah negara Barat lainnya.
Korut selain mengembangkan senjata nuklir disebut-sebut memiliki 2.500 sampai 5.000 ton stok senjata kimia yang dikembangkan sejak l980-an dan 50 Kg plutonium yang cukup untuk 10 bahan hulu ledak atau bom nuklir. Untuk mengembangkan alat pembunuh massal itu diperkirakan Korut telah menggelontorkan sekitar 1-milyar dollar AS dan mempekerjakan puluhan ribu orang di pusat-pusat instalasi nuklir.
Kim agaknya mungkin bakal mengendurkan sikapnya dengan menerima permintaan AS untuk mengentikan uji coba rudal dan nuklir dengan imbalan dicabutnya sanksi embargo dan juga bantuan ekonomi yang amat diperlukan negerinya, dan tentu saja jaminan, kekuasaannya tidak diganggu.
Bagi Trump, jika ia berhasil mendorong proses perdamaian dengan Korut dalam pertemuannya nanti, tentu akan mengubah pandangan dunia terhadap sikapnya yang dianggap rasis, anti imigran dan anti Islam menjadi “pahlawan perdamaian atau juru runding ulung, bahkan ada yang menyuarakan, jika sukses melunakkan Kim dalam pertemuan nanti, tidak mustahil, ia dan juga Kim bakal dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian.
Sementara Singapura, negara pulau anggota ASEAN, tentu pamornya semakin moncer setelah terpilih sebagai tuan rumah KTT AS dan Korsel, walau kabarnya mengeluarkan dana jutaan dollar AS untuk menyiapkan pengamanan dan fasilitas venue yang layak bagi kedua delegasi termasuk ribuan wartawan yang ditugaskan meliput momen bersejarah itu.
Selain reputasi dunia pada sistem keamanannya, Singapura dipilih sebagai venue KTT AS dan Korut karena hubungan baiknya dengan kedua negara yang berseteru dan keandalannya menyelenggarakan berbagai lokasi pertemuan penting kelas dunia, a.l. pertemuan antara Presiden Taiwan Ma Ying-jeou dan Presiden China Xi Jinping pada 2015.
Semoga euphoria pertemuan yang terbentuk terus berlanjut dan menjadi perdamaian yang hakiki. (AP/AFP/Reuters/NS)
