PEMILIHAN gubernur mirip pemilihan presiden seperti terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 antara paslon Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok – Djarot dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno terjadi pula di Turki.
Bedanya, jika hiruk-pikuk pilgub DKI Jakarta terasa di wilayah-wilayah provinsi lain di Indonesia dan juga menyeret pro-kontra antara elite-elite agama dan politik tingkat nasional akibat figur Ahok, pilgub Istanbul yang akan digelar 23 Juni terjadi akibat kedudukan strategis kota tersebut dari sisi perpolitikan negara itu.
Suhu politik di Turki memanas pasca ketetapan controversial Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara itu untuk menggelar pemilihan gubernur ulang di Istanbul atas desakan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan mennganggap, telah terjadi kecurangan hasil pilgub di Istanbul yang digelar 31 Maret lalu dimana AKP hanya meraih kemenangan tipis sebanyak 4.159.650 dibandingkan saingan utamanya, oposisi Partai Rakyat Republik (CHP) dengan 4.131.761 suara.
Sebaliknya, CHP meminta KPU untuk menggelar pemilu ulang di Istanbul untuk seluruh pemilihan yakni gubernur, walikota, kepala dsitrik (camat) dan anggota parlemen lokal.
Alasannya, jika terjadi kecurangan dalam pemilihan gubernur, dengan sendirinya terjadi hal serupa dalam pemilihan walikota, camat dan parlemen setempat karena dalam pemilihan lokal di kota Istanbul, tiga kertas suara yang harus dicoblos ada dalam satu amplop.
Para pengamat memperkirakan, kedua partai kontestan, CHP dan AKP akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pemilu lokal Istanbul, kota terbesar di Turki yang penduduk 16 juta jiwa yang membelah Asia dan Eropa dengan Selat Bosphorus itu.
Istanbul sejak 2,5 dekade lalu berada di bawah kontrol partai berhaluan Islam, Partai Refah yang dibubarkan oleh pemerintah pada 1998 dan berganti dengan AKP yang didirikan oleh Erdogan pada 2001.
Bagi seluruh parpol di Turki, posisi Istanbul sangat startegis, begitu pula seperti yang sering ducapkan Erdogan bahwa siapa pun yang menguasai Istanbul akan menguasai Turki.
Erdogan meniti karier politiknya sejak menjabat gubernur Istanbul pada 1994 dan kemudian diangkat menjadi perdana menteri pada 2002, begitu pula dengan bapak pendiri Turki modern, Kemal Ataturk yang berjuang dari Istanbul untuk menumbangkan dinasti Kerajaan Ottoman pada 1923.
Istanbul juga merupakan tulang pungung pereknomian Turki yang menyumbang 31,2 persen pendapatan nasional negara itu, sementara anggaran kota Istanbul pada 2018 tercatat sebesar 10 milyar dollar AS (sekitar Rp140 triliun).
Makanya, Erdogan sangat cemas jika tokoh CHP yang mencalonkan jadi walikota Istanbul, Ekrem Imamoglu menang lawan calon AKP, Binali Yildirim, dan kemudian menjadi saingannya dalam pilpres 2023. (VOA/AP/ns)
