PRESIDEN Joko Widodo mematok sasaran yang sangat menjanjikan dalam Kabinet Kerja II 2019 – 2024, namun pertanyaannya, siap kah para menteri, juga parlemen mengikuti derap langkahnya?
Lompatan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per bulan pada 2045 akan dibangun pondasinya pada Kabinet Kerja II dilontarkan Jokowi dalam pidato usai pelantikannya sebagai presiden untuk jabatan ke-2 di depan Sidang Paripurna MPR (20/10).
Menurut catatan Bank Dunia (WB), RI saat ini pada level negara berpenghasilan menengah bawah dengan pendapatan per kapita 3.927 dollar AS (Rp55,3 juta) setahun atau sekitar Rp4,6 juta per bulan.
Jokowi menyebutkan lima butir target Kabinet Kerja II, terutama di bidang pembangunan SDM yang mampu bekerja keras, dinamis, terampil dan bisa bekerjasama dengan talenta global.
Meningkatkan mutu SDM tentu amat mudah jika hanya sebatas retorika, namun seabrek “PR” harus dilakukan mulai dari program pendidikan dan pelatihan vokasi, penciptaan peluang dan iklim yang menunjang serta pendanaan.
Sayangnya, Revolusi Mental yang digagas Jokowi pada Pilpres 2014 tidak terdengar lagi gaungnya, padahal program ini diharapkan mampu menghasilkan kader-kader pembangunan yang mumpuni, pekerja keras dan tentunya tidak korup.
Jokowi juga menyebutkan, pembangunan infrastruktur yang merupakan legacy kisah sukses lima tahun pertama kepemimpinannya 2014 – 2019 yang akan digenjot lagi pada jilid II kepemimpinannya.
Tidak bisa disangkal, ratusan km ruas jalan tol an jalan raya, puluhan pelabuhan laut dan bandara, program tol laut, tol langit (jaringan internet) dan puluhan waduk untuk meningkatkan produk perikanan sudah dibangun, jauh melebih prestasi pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Dua UU “Omnibus”
Terobosan lain yang dijanjikan Jokowi pada Kabinet Kerja jilid II adalah menerbitkan UU Penciptaan Lapangan Kerja dan UU UMKM sebagai “omnibus law” atau gabungan UU dengan merevisi beberapa sampai puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan UMKM.
Tentu dalam pengajuannya nanti dituntut kerjasama DPR karena banyaknya kepentingan berbagai pihak terhadap UU yang akan direvisi dan juga pembahasan dan kemudian pengesahan UU lainnya.
Jokowi juga menyebutkan rencananya untuk melakukan pemangkasan prosedur dan birokrasi perizinan dengan prioritas pada kegiatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan penyederhanaan eselonisasi. “Jika perlu, cuma ada dua eselon saja, dari sebelumnya empat, “ kata Jokowi.
Jokowi dalam pidatonya juga berharap agar para pembantunya tidak hanya berfikir tentang proses dari tugas yang harus diemban, tetapi berorientasi pada hasil terutama meningkatkan pelayanan publik.
Secara gamblang Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk lebih serius demi tercapainya program pembangunan. “Yang tidak serius, saya tidak beri ampun, saya pastikan akan dicopot, “ tandasnya.
Tantangan internal yang dicemaskan publik adalah soliditas Kabinet Kerja II nanti karena dianggap terlalu gemuk atau tambun akibat masuknya sejumlah figur dari parpol yang berseberangan di Pilpres lalu, bahkan ada pengamat yang menilai, sesama koalisi pun bisa saling sikut.
Situasi politik dalam negeri yang kurang kondusif akhir-akhir ini juga dicemaskan publik menjadi penghalang kiprah Kabinet Kerja II.
Negeri ini baru saja terluka atas aksi vandalisme dan pembakaran di Papua dan Papua Barat, puncaknya di Wamena yang mengakibatkan 33 pendatang tewas, ratusan kantor dan rumah serta kendaraan rusak dibakar pada 23 dan 24 September lalu.
Luka publik yang belum sembuh akibat provokasi SARA, politik identitas, ujaran kebencian, fitnah dan hoaks di ajang kampanye pilpres lalu, kini meruyak lagi akibat keterbelahan di tengah pro-kontra revisi UU KPK yang terkesan pengesahannya dipaksakan DPR.
Pembahasan revisi KPK nyaris diam-diam oleh DPR, kemudian disahkan DPR setelah diamini oleh Jokowi, menyulut gelombang aksi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia.
Jokowi pun sempat berjanji mempertimbangkan penerbitan Perppu secepatnya untuk membatalkan revisi UU KPK demi mengakomodasi tuntutan publik dan mahasiswa (26/9), namun sampai pelantikan presiden (20/10) tidak jadi dilakukannya.
Isu revisi UU KPK, rancangan KUHAP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan dan RUU Minerba tentu akan berlanjut dan menjadi bola panas yang harus dituntaskan DPR 2019 – 2024.
Kontribusi DPR
DPR yang mengemban fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting juga berkontribusi penting sukses tidaknya Kabinet Kerja II, karena kenyatannya kinerja DPR sebelumnya dinilai publik amat rendah.
Lebih parah lagi, hanya satu dua orang anggota DPR yang aktif dan hampir di setiap isu utama negara atau bangsa yang terekam di media, itu pun lebih bersikap nyinyir ketimbang melontarkan kritik konstruktif, sehingga terkesan hanya menciptakan kegaduhan.
Sebagian publik juga skeptis atas kinerja DPR baru, karena lebih separuh adalah muka-muka lama, sedangkan yang baru, banyak yang terpilih karena anak atau kerabat tokoh, melalui praktek ‘money politics’ atau selebriti.
Kemampuan Wapres Ma’ruf Amin, menggantikan Jusuf Kalla yang cukup harmonis berbagi tugas dengan Presiden Jokowi pada 2014 – 2019 juga masih perlu diuji lagi, apakah ia dapat meringankan atau malah membebani Jokowi.
Mulai Senin ini (21/1), sejumlah calon menteri dipanggil satu per satu ke istana, sedangkan pengumuman kabinet dijadwakan, Rabu (23/10).
Sejumlah partai oposisi (Gerindra, Demokrat dan PN) kecuali PKS, mulai merapat dan menawarkan kader-kadernya untuk bergabung dalam Kabinet Kerja II. Ketum Gerindra Prabowo, kontestan lawan Jokowi dalam Pilpres 2019 santer akan diangkat menjadi menteri pertahanan.
“Kalau tidak ada oposisi, tidak ada “check and balances, berarti tidak ada lagi demokrasi”. Nasdem siap keluar dan menjadi oposisi”, tutur Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menunjukkan kekecewaannya atas merapatnya sejumlah kubu oposisi ke kabinet Jokowi.
Hari Senin ini (21/10) yang sudah hadir memenuhi undangan Presiden Jokowi ke istana a.l. Prabowo Subianto dan Edhi Prabowo dari Gerindra, boss Mahaka Eric Thohir, CEO TV Net Wishnutama, Nadiem Makarim (Gojek) dan mantan Ketua MK Mahfud MD.
Tentang komposisi lengkap dan tepat nama-nama anggota Kabinet Kerja II akan diumumumkan Rabu (23/10). Kita tunggu saja!
