DI negara Zimbabwe bilangan Afrika Selatan sana, ongkos naik angkutan umum mencapai 100 triliun jauh dekat dan sekali jalan. Di Pemprov DKI, harga satuan balpoin sebuah bisa sampai Rp 105.000,- sehingga dalam partai besar ditemukan angka Rp82 miliar sementara balpoin Rp 635 miliar. Pertanyaannya, apakah Pemprov DKI Jakarta itu provinsi di wilayah negara Zimbabwe, sehingga ikut terlibas inflasi demikian parah?
Anak SD pun tahu bahwa DKI Jakarta memang di Indonesia, bukan di negeri gurun pasir Afrika, meski di sini juga banyak “kadal gurun”-nya. Kita sampai berasosiasi demikian jauhnya, karena menemukan angka nominal fantastis pada RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Sepertinya uang kita tak ada nilainya, sehingga semuanya serba miliar. Sekedar contoh, untuk belanja program anti virus sampai Rp 12,9 miliar, sementara honor 5 petugas influenzer pariwisata dianggarkan sampai Rp 5 miliar. Baru membaca angka-angka itu saja, langsung bisa terkena influenza karenanya.
Dari waktu ke waktu APBD DKI Jakarta memang tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Maklum, Jakarta hingga hari ini masih bertatus ibukota negara, semua infrastruktur negara berada di Jakarta. Tapi 5 tahun ke depan, ketika ibukota RI sudah pindah ke Penajam Kaltim, apakah APBD-nya juga masih meraksasa.
Tahun 2020 mendatang misalnya, dianggarkan APBD-nya sebesar hampir Rp 96 triliun. Padahal ABBD 2019 yang “hanya” Rp 80,9 triliun terancam defisit sampai Rp 12,24 triliun triliun. Inilah hebatnya DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Jika menyusun anggaran belanya dan pendapatan, bukan berdasarkan dana yang sudah siap, tapi dana yang masih diawang-awang dimasukkan juga. Ini kan seperti melihat merpati yang masih terbang di langit diklaim sudah milik kita.
Tapi Pemprov DKI tetap optimis dengan APBD yang terlalu fiksi bila pinjam istilahnya Rocky Gerung. Akibatnya dengan berani menganggarkan berbagai kebutuhan dengan plafon yang fantastis sekaligus ironis. Semunya berharga puluhan miliar, seakan Pemprov DKI Jakarta ini sudah terkena inflasi luar biasa seperti Zimbabwe.
Sekedar contoh, untuk membangun jalur sepeda sepanjang 49 Km dianggarkan Rp 73 miliar. Padahal itu bukan bikin jalan baru, melainkan jalan lama yang diberi jalur khusus sepeda dengan tanda garis putih dan hijau memanjang berikut marka-markanya. Katanya, catnya khusus yang didatangkan dari luar negeri, dan bisa tahan sampai 8 tahun.
Kemudian pembangunan septic tank communal (WC umum) sebesar Rp 166 miliar untuk 30 titik, yang berarti pertitiknya seharga lebih dari Rp 5,3 miliar. WC umum seharga Rp 5,3 miliar, alangkah mewahnya itu barang. Mungkin setiap sekat kloset akan dilengkapi AC dan wifi gratis.
Untuk anggaran komputer di Disdik DKI, diplafon Rp 121 miliar untuk 7.313 komputer, berarti per unitnya seharga lebih dari Rp 16,5 juta. Harga fantastis lainnya adalah: 1. Bolpoin: Rp 635 miliar 2. Tinta printer: Rp 407,1 miliar (116 jenis komponen) 3. Kertas (F4, A4, folio): Rp 213,3 miliar (terbanyak F4 Rp 205 miliar) 4. Buku folio: Rp 79,1 miliar 5. Pita printer: Rp 43,2 miliar 6. Balliner: Rp 39,7 miliar 7. Kalkulator: Rp 31,7 miliar 8. Penghapus cair: Rp 31,6 miliar 9. Rotring: Rp 5,9 miliar 10. Film image: Rp 5,2 miliar 11. Highlighter/stabillo: Rp 3,7 miliar
Tapi seiring dengan dilantiknya Tito Karnavian menjadi Mendagri, buru-buru Gubernur Anies menyisir RAPBD 2020 itu. Di antaranya membatalkan dana influenser Rp 5 miliar. Sebab Mendagri Tito memang sudah mengingatkan, Kepala Daerah yang menghambur-hamburkan anggaran bakal berurusan dengan hukum.
Kemungkinan besar APBD nan fantastis itu sekedar salah input. Buktinya ketika dibuka kembali situs APBD DKI itu sudah tak ditemukan data tersebut. Plt Kadis Pendidikan DKI Syaefullah Hidayat juga menjelaskan, itu hanya prakiraan sementara. Nanti jika data anggaran dari sekolah sudah masuk, pasti menurun.
Ironisnya, Gubernur Anies Baswedan justru beralasan bahwa munculnya angka aneh-aneh pada APBD DKI itu akibat sistem e-budgeting warisan gubernur sebelumnya tidak smart. Tentu saja Ahok BTP membantah. Katanya, sistem itu menjadi baik jika yang mengimput tak ada niat maling, sengaja mark up anggaran. Apapun dalih Gubernur Anies, publik dan warga DKI harus bisa memahami, asal bukan “pemahaman nenek lu” sebagaimana pernah dikatakan Ahok kepada DPRD. (Cantrik Metaram)
