DISAMBUT dengan meriah atau dibiarkan berlalu begitu saja, tahun baru akan hadir dengan sendirinya. Dia tak peduli akan kemacetan, juga tak peduli akan kebanjiran, dia akan datang tepat waktu. Di Jakarta misalnya, tahun baru 2020 akan disambut dengan gerutu dan omelan kepada Gubernur Anies Baswedan. Soalnya karena penataan banjir yang tak maksimal, sehingga terjadi genangan di mana-mana.
Dari namanya saja sudah ketahuan, bulan Januari konon mengandung arti: hujan sehari-hari. Jika hujan sehari-hari, resikonya untuk Jakarta tentu saja bakal terjadi banjir di mana-mana. Ini sudah menjadi tradisi tahunan, siapapun gubernurnya! Yang membedakan adalah, ada gubernur yang cepat tanggap untuk mengantisipasi, ada gubernur yang angin-anginan menyikapinya, karena tak tahu skala prioritas.
Belum lama ini Gubernur Anies Baswedan sampai “dikuliahi” Presiden Jokowi, bagaimana mengatasi banjir di Ibukota. Supaya saluran-saluran dikeruk, sehingga tak terjadi banjir jalan raya di mana-mana. Sebab dicurigai, saluran banyak tersumbat puing dan pasir proyek di berbagai sisi jalan ibukota, baik itu karena pelebaran trotoar maupun jalan tol layang.
Tapi rupanya Gubernur Anies memang tak paham skala prioritas. Beliaunya bukan memperlebar kali-kali yang “direklamasi” warga, tapi malah sibuuk memperlebar trotoar dan mempersempit jalan-jalan raya karena ingin memanjakan PKL di Jakarta. Jika pelawak Asmuni Srimulat masih hidup, pasti aka dipertanyakan, “Ini gubernur cap apa?”
Malam tahun baru 2020 Jakarta benar-benar diguyur hujan semalaman, merata di berbagai wilayah Ibukota. Misalnya, jalan raya depan Taman Mini, gara-gara saluran meluber, jalan tergenang tak kurang dari 50 Cm. Ketika pejalan kaki “mengungsi” di tanggul pemisah jalan, sepertinya sopir taksi tahu bahwa orang itu belum mandi. Maka taksi dari arah selatan mengguyurnya, byurrrr! Dari arah utara kembali mengguyurnya byurrr….., benar-benar basah kuyup itu pejalan kaki.
Tempat lain yang kebanjiran antara lain, perumahan warga di Jalan Surilang, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, ketinggian mencapai 30-70 cm. Di Jalan Marga Jaya, Rawa Buaya, hingga Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat, juga terkena. Di Jakarta Pusat, banjir juga memasuki rumah warga di Jalan Bangau 6 dan Jalan Gunung Sahari. Jakarta Pusat. Di pinggiran Jakarta, banjir melanda wilayah Rawa Panjang, Bekasi Timur. Oleh karenanya sejumlah pintu air di Jakarta dinyatakan status siaga satu hingga siaga tiga. Seperti di pintu air Karet dinyatakan siaga 1. Sementara di pintu air Manggari dinyatakan siaga 3.
Jika sudah demikian kondisinya, maka di sinilah saatnya Gubernur Anies bakal banjir omelan dari penduduk DKI yang ingin maju kotanya bahagia warganya. Mana program mengatasi banjir di Ibukota? Mana program naturalisasi kali-kali di Jakarta? Mana saluran vertikal yang mampu mengatasi banjir di Jakarta. Anggaran APBD hampir Rp 100 triliun, pakai dong secara tepat guna, bukan malah ngurusi balapan mobil listrik Formula E yang biayanya sampai Rp 1,3 triliun.
Jaman kampanye Pilgub dulu Anies Baswedan memang mencoba mematahkan teori penanggulangan banjir ala Gubernur Ahok. Katanya, air meresap ke tanah itu sunatullah, karenanya perlu saluran vertikal (resapan). Dengan sistem normalisasi yang artinya pembetonan tanggul, air mengalir ke laut.
Tapi program naturalisasi kali, dengan cara menanami pohon-pohon di tanggul kali, diragukan oleh Kementerian PU-PR. Banjir kan perlu penanggulangan cepat, dengan beton banjir bisa diatasi dengan segera. Tapi dengan menanami pepohonan, sampai jabatan Anies 5 tahun habis, pohon di kali juga belum gede.
Masa jabatan Gubernur Anies tinggal 2,5 tahun lagi. Maka mumpung pohon naturalisasi itu belum ditanam, lupakan saja. Percuma! Soalnya, meski sudah kadung ditanam, oleh gubernur penggantinya pastilah akan dibongkar kembali, karena cenderung pada program normalisasi. Begitu pula pelebaran trotoar di berbagai penjuru kota, juga akan dibongkar lagi, dikembalikan ke posisi semula. Itulah kerja gubernur tak paham skala prioritas, sehingga harus buang-buang anggaran percuma. (Cantrik Mataram)
