HUJAN esktrim yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa sore (31/12) hingga tahun baru, 1 Januari Rabu siang, merendam sebagian wilayah ibukota dan menghentikan aktivitas warga.
Selain curah hujan 377 mm per hari atau tertinggi sejak 1866 atau 153 tahun lalu, 39 titik banjir di wilayah DKI Jakarta, terbanyak Jaksel (23), Jaktim (7), Jakbar (6), Jakpus (2) dan Jakut (1) serta di wilayah sekitar ibukota lainnya, telah merenggut 27 korban jiwa.
Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Jaksel yang berada di pinggiran Kali Ciliwung terdampak banjir cukup parah dengan ketinggian sampai lima meter sehingga membuat sebagian warga yang baru mengikuti malam tahun baru tidak bisa menyaksikan lagi atap rumah mereka.
Banjir kali ini tidak hanya menyambangi wilayah langganan rutin seperti Cipinang Muara atau Kampung Pulo, tetapi juga tersebar di 400 titik genangan, bahkan Bandara Halim Perdanakusumah juga menghentikan operasi penerbangan, hari Rabu (1/1).
Selain hujan lebat, sikap abai dan ketidaksiapan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan dituding berkontribusi memicu terjadinya musibah banjir kali ini.
Jangankan terobosan berupa mitigasi bencana banjir, program normalisasi kali-kali yang bermuara di ibukota, pengerukan waduk dan perbaikan sistem drainase pun konon anggarannya disunat, sehingga pekerjaannya mangkrak.
Menteri PUPR Budi Hadimuljono dengan helikopter menyaksikan sendiri, luapan air terjadi di sepanjang separuh atau 16 Km daerah aliran Ciliwung yang belum dinormalisasi, sedangkan lebih separuhnya lagi (17 Km) yang sudah dinormalisasi oleh gubernur sebelumya (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) ternyata bebas banjir.
Program tersebut berjalan lamban karena berbagai persoalan di lapangan seperti pembebasan tanah, selain pos anggaran untuk proyek tersebut kabarnya dialihkan untuk proyek lainnya.
Anies sebaliknya berkilah, luapan air di ibukota terjadi akibat banjir kiriman dari wilayah hulu yang lingkungannya sudah terlanjur rusak, bukan karena belum tuntasnya normalisasi di kawasan hilir.
19-ribu Pengungsi
Sejauh ini tercatat 19-ribu lebih warga ibukota mengungsi di tempat-tempat penampungan seperti mushola, mesjid, sekolah dan bangunan lainnya, terbanyak dari Jaktim (9.248), Jaksel (5.080) dan Jakbar (3.550), Jakut (888) dan Jakpus (310).
Kekesalan warga ditunjukkan saat Anies menginspeksi salah satu wilayah terdampak banjir di Rusunawa Pesakih, Kalideres, Jakbar, Rabu (1/1).
”Kami butuh makan, banyak yang kelaparan,” teriak seorang pengungsi, namun Anies dan rombongan terus berlalu, tampak tidak ingin menunjukkan sekedar empati pada warganya.
Ancaman banjir di ibukota dan sekitarnya sudah di hadapan mata, karena banjir kali ini terjadi awal musim penghujan diprediksi akan berlanjut hingga awal Maret dan antara 5 sampai 10 Januari diperkirakan akan turun hujan lebat lagi.
Peringatan potensi ancaman banjir di wilayah DKI Jakarta dilontarkan oleh Presiden Jokowi jauh-jauh hari sebelumnya, tapi Anies melalui
jajarannya menanggapi secara a skeptis dengan menyebutkan tanpa diinstruksikan pun, semua sudah dilakukan rutin.
Jokowi saat itu secara detil mengingatkan pentingnya pembersihan gorong-gorong atau drainase dari tumpukan sampah, pelebaran sungai, kesiapan pintu-pintu air dan pengerukan waduk.
Mengomentari banjir kali ini, Jokowi selain menyebut antara lain akibat tumpukan sampah yang menyumbat drainase dan rusaknya ekosistem di hulu, juga akibat macetnya proyek pelebaran kali Ciliwung sejak 2017 atau di era kepemimpinan Anies.
Kecaman Ketua MPR
Kecaman terhadap kepemimpinan Anies terkait penanganan banjir juga disuarakan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebutkan, pemerintah pusat dan pemda DKI Jakarta mestinya sudah memiliki rencana kerja dalam penanganan banjir.
“Musibah banjir kali ini merupakan tamparan bagi para penyelenggara negara agar serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan, “ kata Bambang dalam pernyataan tertulis.
Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta dari F- PDIP Gembong Warsono, menilai Anies tak mampu merealisasikan salh satu janji politiknya untuk menanggulangi banjir.
Gembong berpendapat, bencana banjir bisa diminimalisir jika Anies mengerti persoalan banjir dan jajarannya serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir di Jakarta.
Ia juga menyentil Anies dengan menyebut pembangunan infrastruktur di Jakarta harusnya efektif dan efisien, tidak hanya sekadar enak dipandang dari sisi estetika atau beautifikasi namun mengesampingkan fungsi dan manfaatnya.
Sedangkan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, Pemda DKI Jakarta tidak banyak melakukan antisipasi dalam menghadapi banjir yang saat ini menggenangi Ibukota.
Pemicu banjir ibukota, menurut dia, yakni mangkraknya proyek normalisasi sungai akibat persoalan pembebasan lahan dan pemotongan anggaran, minimnya ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan waduk dan embung serta buruknya sistem drainase.
Pemda DKI, lanjutnya, juga tidak siap dan tidak banyak melakukan antisipasi menghadapi banjir, sementara program penataan bantaran kali terkendala akibat beda konsep antara normalisasi dan naturalisasi sungai.
Sekitar 135-ribu warga Jakarta menandatangani petisi melengserkan Anies, tidak hanya terkait ketidakbecusannya menangani banjir, tetapi juga setumpuk keganjilan kebijakan yang diambilnya dan juga tidak terealisasinya janji-janji kampanye yang diangkatnya.
Terkait penyusunan RAPBD DKI Jakarta 2020, publik menyaksikan keganjilan nilainya yang fantastis dan terkesan penghambur-hamburan dana, a.l. pembelian lem aibon Rp83 milyar, pasir Rp53 milyar, bollpoin Rp124 milyar, komputer Rp126 milyar, usulan honor Rp26,5 milyar bagi 73 anggota TGUPP dan banyak pos-pos anggaran lainnya yang dinilai tidak masuk akal.
Publik berharap, musibah banjir kali ini menjadi pintu masuk bagi Presiden Jokowi atau Mendagri Karnavian melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Jakarta.
