KISAH penderitaan yang dialami kelompok etnis muslim minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar seolah-olah terlupakan di tengah fokus komunitas dunia melawan Pandemi Covid-19.
Kondisi mereka dilaporkan makin diperparah oleh kebijakan “push-back” ,dikenal sebagai kebijakan “Maritime Ping-Pong” oleh Thailand, Malaysia dan RI walau RI sudah memulai dialog regional dan menunjukkan keberpihakannya pada tragedi yang menimpa etnis Rohingya.
Hal itu diungkapkan oleh Jubir Kantor Regional Asia Selatan Amnesty International (SARO) Saad Hammadi dalam jumpa pers yang digelar Amnesty International Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Hammadi, baru-baru ini dua kapal yang mengangkut sekitar 700 warga etnis Rohingya yang berupaya keluar dari wilayah Rakhine, Myanmar diturunkan di Bangladeh dan difasilitasi untuk mendirikan tempat penampungan sementara di kam Cox Bazar.
Kondisi kam darurat tersebut juga sangat memprihatinkan dimana hampir satu juta pengungsi Rohingya berasal dari kawasan Rakhine, berdesakan di bangunan bedeng-bedeng seadanya yang menempati lahan seluas 6.000 Ha.
Para pengungsi etnis Rohingya terus berdatangan sejak 1970 akibat aksi persekusi, perkosaan dan genocida yang dilancarkan rezim junta militer Myanmar didukung warga mayoritas yang beragama Budha.
Sekarang pun diperkirakan masih ada sekitar 1.000 pengungsi terombang ambing di lautan bebas karena ditolak mendarat di wilayah negara- negara yang memberlakukan lockdown atau karantina guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.
Etnis Rohingya bergelut melawan maut mengarungi lautan agar sampai ke wilayah Asia Tenggara, namun pandemi Covid-19 membuat banyak negara menutup perbatasannya.
Ada yang berupaya menyeberangi rawa-rawa, alur sungai atau laut keluar wilayah Rakhine agar terhindar dari aksi persekusi dan pembantaian oleh rezim pasukan Myanmar dan warga etnis mayoritas.
Ratusan pengngsi tidak pernah sampai daratan, meregang nyawa akibat kehabisan bahan pangan di tengah laut dan tidak bisa mengakses masuk melalui perbatasan karena ketatnya pengawasan di negara-negara yang dituju.
Ditolak rezim Myanmar
Penguasa Myanmar menolak kewarganegaraan etnis Rohingya, kecuali hanya beberapa gelintir dengan persyaratan tertentu, alasannya, karena fisik dan wajah mereka lebih mirip orang Bangladesh.
Pemerintah Bangladesh sendiri berencana memindahkan para pengungsi yang berada di Cox Bazar yang rawan longsor terutama di musim penghujan ke lokasi penampungan baru di Pulau Bhasan Char.
Sampai hari ini, belum ada solusi yang bisa membuat etnis musim Rohingya di Negara Bagian Rakhine atau Arakan dalam bahasa lokal, bebas dari kemiskinan, diskriminasi, kekerasan serta persekusi.
Sekitar satu hingga 1,3 juta etnis Rohingya di Rakhine hidup dalam kesengsaraan dan ketidakpastian, karena kebangsaannya tidak diakui oleh rezim junta militer Myanmar.
Mereka awalnya berasal dari Hindia belakang, didatangkan ke Rakhine oleh penjajah Inggeris abad ke-18 untuk dipekerjakan di perkebunan, namun setelah Myanmar merdeka, kehadiran mereka ditolak pemerintah dan mayoritas warga.
RI yang mayoritas penduduknya muslim, selayaknya bersuara lebih lantang lagi dan memberikan dukungan konkret bagi saudara-saudara semuslim, kaum etnis Rohingya. (Reuters/ns)
