BANGSA Palestina agaknya harus memapak jalan terjal dan medan lebih berat lagi untuk menggapai kemerdekaan dn mendapatkan kembali wilayahnya setelah dua lagi negara Arab pendukungnya “merapat” ke Israel.
Uni Emirat Arab (UEA) atas prakarsa Amerika Serikat, melakukan normalisasi hubungannya dengan negara Yahudi – musuh bersama negara-negara Arab – pada 13 Agustus lalu, disusul negara Teluk lainnya, Bahrain pada 15 September.
Jauh-jauh hari sebelumnya, Mesir sudah berdamai dengan Israel dengan ditandatanganinya kesepakatan di Camp David, AS (1979) setelah kalah dalam tiga kali perang (1948, 1967 dan 1973) dan Jordania juga menormalisasi hubungannya pada 1994.
Presiden AS Donald Trump dengan jumawa menyebutkan, lima atau enam negara Arab lagi antara lain Maroko, Oman dan Sudan bakal mengikuti langkah yang baru saja dilakukan UEA dan Bahrain.
Bahkan menurut Trump, “pada saat yang tepat”, Arab Saudi juga bakal menjalin kesepakatan dengan Israel walau sejauh ini negara lokasi kiblat umat Islam itu menyatakan akan terus mendukung Palestina mencapai solusi yang adil dan menyeluruh.
Sikap lunak Saudi terhadap Israel juga tercermin dari pemberian izin bagi pesawat komersial maskapai El Al milik Israel melintasi koridor udaranya dalam penerbangan antara Tel Aviv dan Dubai.
Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, memang paling tidak secara resmi terus menyerukan agar Israel mengakui kedaulatan Palestina dan menarik diri dari wilayah Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang dicaploknya dalam Perang Enam Hari 1967.
Namun “arah angin” agaknya kini telah berubah, Liga Arab beranggotakan 22 negara yang selama ini satu suara mendukung Palestina , sudah tidak bisa diharapkan lagi, terbukti pada pertemuan, pekan lalu (9/9) menolak mengecam perjanjian damai antara UEA dan Israel.
Sementara pengamat International Crisis Group, Tareq Baqoni menilai, strategi Palestina saat ini terfokus pada upaya menuntut agar Israel dibawa ke peradilan internasional dengan dukungan Eropa dan negara-negara Arab, walau diragukan apakah dukungan mereka sesuai dengan yang diharapkan.
Sedangkan Sekjen PLO Saeb Erekat menegaskan, klaim Palestina terhadap wilayah Tepi Barat, Gaza dan Jerusalem Timur tidak berubah, tetap berpegang pada hukum internasional, mengakhiri pendudukan Israel dan merealisasikan prinsip “solusi dua negara”.
Palestina sendiri “terjepit” di tengah perebutan hegemoni kawasan antara Turki dan Iran, karena jika memihak pada Iran, bakal kehilangan dukungan Arab Saudi, sebaliknya jika memihak Turki, akan kehilangan dukungan sejumlah negara Arab lainnya.
“Sebaiknya Palestina menjaga jarak yang aman dari kekuatan-kekuatan di kawasan Itu, “ ujar pengamat Palestina, Ghassan Khatib.
Tentu masalahnya tidak sesederhana itu, karena jika Palestina berada di tengah-tengah antara kekuatan yang saling berebut pengaruh, mungkin bantuan yang diberikan keduanya juga tidak penuh.
Perjuangan panjang agaknya masih harus ditempuh rakyat Palestina. (AP/AFP/Reuters/ns)
