JAKARTA – Pemerintah DKI jangan sampai arogan dalam melakukan pendekatan dalam pembongkaran dan penggusuran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Senin (11/4/2016).
Ia menyampaikan hal itu karena prihatin atas kerusuhan dalam pembongkaran dan penggusuran pemukiman warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/4/2016).
“Resistensi dari warga menunjukkan ada proses komunikasi yang buruk antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga. Pembongkaran itu kebijakan yang sangat sensitif, pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan sampai arogan dalam pendekatannya,” katanya, di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Menurut dia, harus dilihat apakah sudah ada tindakan yang adil yang diterima 4.929 jiwa atas penggusuran tersebut.
Dia menilai, resistensi muncul karena ada ketidakadilan dan komunikasi yang buruk sehingga penggusuran jelas melukai hati rakyat.
“Jika ada rencana relokasi, lantas apakah lingkungan barunya mendukung? Sekolahnya, pekerjaannya? Jangan sampai memunculkan permasalahan lain yang lebih kompleks,” ujarnya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra itu menilai, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin Basuki Purnama dan akan maju lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, adalah menurunkan kemiskinan.
“Kalau begini maka bisa jadi bukan menggusur kemiskinan tapi menggusur rakyat miskin,” katanya.
Seperti dikutip KBK dari Antara, Fadlizon menilai cara pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Purnama alias Ahok, dia nilai juga berlebihan.
Tidak kurang 4.128 personel gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, Polda Metro Jaya, hingga Kodam Jaya juga diturunkan.
