COVID-19 yang tren penyebarannya sempat menurun sejak 30 Januari dengan 15.518 kasus, melonjak lagi sejak pertengahan Juni dan diperkirakan sedang menuju puncaknya , Juli nanti.
Mulai terdeteksi di Indonesia dari seorang ibu dan puterinya warga Depok, Jawa Barat pada 2 Maret 2020, Covid-19 menyita fokus negara dan bangsa, baik terkait dampak ekonomi dan korbannya, kiat dan upaya untuk mengatasinya.
Alih-alih mereda, 16 bulan telah berlalu, para epidemiolog dan pakar kesehatan malah memperkirakan, penyebaran Covid-19 sedang bergerak menuju “outbreak” atau puncak ledakan yang diperkirakan akan terjadi pada awal atau medio Juli.
Angka pertambahan harian Covid-19 terus membubung tinggi sejak 16/5 , bahkan sejak pecahnya rekor baru pada 21/6 (14.536 kasus) terus memecahkan rekor kecuali pada 22/6 (13.668 kasus), menjadi 15.308 kasus (23/6) dan melompat jauh menjadi 20.574 kasus pada 24/6).
DKI Jakarta memberikan kontribusi tertinggi kasus harian Covid-19 pada 24/6 dengan 7.505 kasus, Jawa Tengah 4.384 kasus, Jawa Barat 3.053 kasus, Jawa Timur 945 kasus, DI Yogyakarta 791 kasus dan Banten 599 kasus. 17.277.
Mengacu pada angka penambahan kasus harian Covid-19 pada 24/6, tidak salah jika fokus perhatian penanganan dan pencegahan Covid-19 tertuju pada tujuh provinsi di P. Jawa yang berkontribusi hampir 84 persennya (17.277 : 20.574) .
Di 510 Kabupaten di 34 Provinsi
Pandemi Covid-19 yang telah menyebar di 510 kabupaten dan 34 provinsi di Indonesia pada hari yang sama tercatat telah menjangkiti 2.053.995 orang yang terkonfirmasi positif dan 55 .949 orang diantaranya meninggal.
Yang mencemaskan, membludaknya jumlah pasien Covid-19 dari hari ke hari mengancam fasilitas kesehatan bakal kolaps, termasuk bergugurannya para nakes terutama dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan penanganannya.
Sampai saat ini sudah tercatat 974 nakes yang gugur, antara lain 374 dokter, 311 perawat, 155 bidan, apoteker, tenaga radiografi, farmakolog, pengendara ambulance dan tenaga keahlian kesehatan lainnya.
Seruan bagi pemberlakuan lockdown (Pembatasan Sosial Berskala Besar – PSBB ketat) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) di zona merah pandemi sudah disuarakan oleh berbagai kalangan terutama pakar kesehatan.
Namun pemerintah masih bimbang, di satu fihak PPKM belum efektif menurunkan angka penyebaran Covid-19 di pihak lain perlu dana besar untuk menjamin pangan penduduk jika diberlakukan PSBB.
Alasannya, kebijakan PPKM yang diberlakukansaat ini dinilai tidak efektif terutama implementasinya di lapangan, misalnya mengawasi perkantoran agar 75 karyawannya bekerja di rumah (WFH).
Intensifkan PPKM
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) menerapkan pemberlakuan (PPKM mikro) secara benar dengan mengintensifkan koordinasi hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
“Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin,” ujar Wiku.
Anggota Komisi IX DPR dari F-PKS Netty Prasetiyani juga mendesak agar pemerintah berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown di wilayah zona merah.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan berani memberlakukan PSBB ketat atau lockdown terutama di wilayah zona merah. Jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemda, “ katanya.
Kondisi faskes khususnya di P. Jawa memang mencemaskan, sebagian ruang Intensif Care Unit (ICU) dan perawatan inap di seluruh Jawa sebagian sudah penuh, termasuk tenda-tenda darurat. Bahkan ketersediaan oksigen juga mulai dikeluhkan.
Penambahan bed di faskes-faskes untuk menampung arus pasien Covid-19 juga ada batasnya, belum lagi, berbagai fasilitas seperti ventilator, ruang bertekanan negatif dan peralatan pendukung juga harus diadakan.
Penambahan ruang ICU dan perawatan serta peralatan penunjang juga bakal sia-sia juga nakes terutama dokter dan perawat terus berguguran.
Seperti yang berkali-kali diingatkan oleh para pakar kesehatan, outbreak Covid-19 sudah di hadapan mata, melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Program 3T (testing, tracing dan treatment) misalnya. Pengambilan sampel terkendala keterbatasan SDM dan juga sebagian warga menolaknya dengn berbagai alasan, begitu pula tracing atau penelusuran sehingga penyebaran tak terkendali.
Tracing baru menjangkau sampai tiga-empat kontak erat dengan korban Covid-19, padahal idealnya sampai 30-an orang, agar penyebaran bisa ditekan, sementara terkait treatment, membludaknya jumlah pasien membuat faskes kewalahan.
Jadi, perkiraan para pakar kesehatan, jumlah nyata pertambahan orang terpapar Covid-19 bisa sepuluh kali lipat dari angka resmi, sungguh mencemaskan.
Lebih miris lagi, saat korban terpapar Covid-19 sudah melampaui dua juta orang dan korban meninggal lebih 53-ribu orang, masih ada saja yang tidak percaya Covid-19.
