JAKARTA – (KBKNEWS) – 7/8 – PENDUDUK Bougainville yang merupakan wilayah otonomi Papua Nugini di kawasan Pasifik Selatan, telah memberikan suara 98,3 persen untuk kemerdekaan pada 2030.
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama seperti dilaporkan CNNI (7/8), Bougainville harus beralih ke pemerintahan sendiri pada tahun 2027, lalu kmerdekaan penuh pada tahun 2030.
“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan, tetapi mengacu pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan pada komitmen dan perjanjian yang telah membimbing perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” imbuhnya.
Terrletak 1.000 kilometer di sebelah timur ibu kota nasional daratan utama, Port Moresby, Bougainville terdiri dari dua pulau besar, Bougainville (8.646 kilometer persegi) dan Buka (598 kilometer persegi), yang dipisahkan oleh selat sempit, serta banyak pulau kecil lainnya.
Luasnya Bougainville mencapai 9.438 kilometer persegi dan merupakan sekitar dua persen dari luas daratan Papua Nugini.
Secara geografis, budaya, dan linguistik, Bougainville merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Solomon, tetapi menjadi bagian dari Papua Nugini, bukan koloni Inggris Kepulauan Solomon.
Cultural Survival melaporkan, bahwa pembagian wilayah tersebut dianggap sebagai “kecelakaan” sejarah dari pembuatan peta kolonial akhir abad ke-19.
Dengan populasi sekitar 300.000 jiwa yang berbicara dalam 21 bahasa berbeda, delapan sub-bahasa, dan 39 dialek, Bougainville memiliki kesamaan dengan Papua Nugini yang memiliki keragaman budaya dan bahasa luar biasa (dengan lebih dari 800 kelompok bahasa.
Perjuangan Bougainville menuju kemerdekaan telah berlangsung sejak 1960-an, dan negara Republik Solomon Utara yang tidak diakui sempat ada, tetapi diserap ke dalam Papua Nugini ketika negara itu merdeka dari Australia.
Perang saudara berlangsung antara 988 dan 1998, terutama memperebutkan tambang Panguna yang kemudian berhasil diakhiri lewat perjanjian damai yang menghasilkan pembentukan pemerintahan Otonom Bougainville.
Kemudian, pada tahun 2019, referendum kemerdekaan yang tidak mengikat (diraatifikasi oleh pemerintah Papua Nugini) diadakan, di mana 98,3 persen peserta memberikan suara untuk kemerdekaan Bougainville. (CNNI/ns)
