SUDAH enam bulan berlalu sejak kudeta oleh junta militer Myanmar, 1 Februari lalu, namun di tengah kecaman internasional terutama dari Barat dan gelombang aksi unjukrasa di dalam negeri, sampai hari ini masih bertahan.
Nyaris tiada hari tanpa aksi unjukrasa dan pemogokan yang digelar di berbagai kota di negeri seribu pagoda itu sejak aksi kudeta termasuk menahan pemimpin de fakto Aung San Suu kyi sampai hari ini.
AFP melaporkan, sudah sekitar seribu korban tewas di tangan militer Myanmar dan ribuan dijebloskan ke bui, sementara para penentang junta membentuk milisi pertahanan sipil bersenjatakan panah-panah, paling-paling senapan angin atau untuk berburu.
Menurut kelompok pemantau lokal, militer Myanmar telah memecata puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja karena dituduh bergabung dengan aksi protes atau mogok massal mendukung kampanye pembangkangan sipil nasional.
Selain kekacauan akibat kudeta, Myanmar juga sedang menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang saat ini sudah menyebar di 90 persen wilayah dengan korban terpapar sekitar 247.000 orang, 5.000-an diantaranya tewas.
Rumah-rumah sakit kewalahan, selain menghadapi lonjakan pasien Covid-19, juga karena sebagian dokter dan nakes mogok atau kabur karena di tengah gunjang-ganjing politik, mereka takut atas tindakan rezim junta.
Gelombang Covid-19 melanda Myanmar, ditandai dengan orang-orang sekarat di rumah karena takut ke rumah sakit saat seluruh negeri di tengah situasi konflik dengan pihak militer.
Di Yangon, kota terbesar Myanmar, keluarga pasien Covid-19 mengantri pengisian tabung oksigen, krematorium dipenuhi pelayat dan peti mati, sementara petugas pemakaman dan relawan dengan pakaian hazmat bekerja keras mengremasi jenazah.
“Kami kehilangan banyak nyawa yang seharusnya tidak dengan cara ini. ADa yag ditembak, disiksa sampai mati atau meregang nyawa karena tidak mendapatkan perawatan yang tepat atau tidak mendapatkan cukup oksigen,” tutur seorang dokter yang namanya dirahasiakan.
“Negeri ini sudah terjerumus dalam kekacauan dan anarkis, “ kata Manny Maung dari Human Rights Watch kepada AFP.
Sejumlah kelompok etnik di Myanmar seperti Persatuan Nasional Karen juga sudah turun menentang junta dan acap terlibat bentrok dengan militer, begitu pula kelompok-kelompok etnis yang bertebaran di sepanjang perbatasan China- Myanmar .
PBB sendiri menuduh junta melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun sejauh ini badan dunia tersebut belum mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
Di tengah himpitan ekonmi dan kekacauan, rezim junta militer masih mampu bertahan, tapi pertanyaannya sampai kapan? (AFP/ns)
