JAKARTA dan sejumlah wilayah pesisir di Indonesia bakal kelelep pada 2050 tidak hanya diprediksi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, tetapi juga dari hasil penelitian di dalam negeri sebelumnya.
Menurut hasil penelitian ITB, hampir seluruh wilayah Jakarta Utara (95 persen) bakal terendam pada 2050, dari sekarang setinggi 2,5 meter selama kurun 10 tahun dan ke depan, tiap tahun permukaan air naik 2,5 cm.
Bahkan mengutip data simulasi kenaikan air laut dari lembaga riset nonprofit Climate Central (Kompas, 21/8) dengan mengombinasikan analisis spasial, data populasi, ekonomi dan kebijakan pemda, ada 199  199 kabupaten dan kota termasuk 21 ibukota provinsi bakal terendam.
Enam dari 21 ibukota provinsi yang masuk level kerentanan tinggi bakal terendam, Jakarta berada di urutan ke-2 dengan hampir separuh wilayahnya bakal terendam (44,8 persen), 37,7 persen permukiman dan 46,3 persen warga terdampak.
Banjarmasin menempati urutan kerentanan tertinggi yakni 85,5 persen wilayah terendam, 86,6 persen permukiman dan 83,6 persen penduduk, sementara tempat ke-3 Tanjung Pinang dengan 44,7 persen wilayahnya dan  48,9 persen permukiman terendam dan 47 persen populasi terdampak.
Muka laut di wilayah Jakarta naik rata-rata 1-15 cm per tahun dan hampir separuh kota saat ini berada di bawah permukaan laut, tidak hanya bagian utara, tetapi juga wilayah Jakarta lainnya juga perlahan tenggelam, meski lajunya lebih lambat. (Jakarta Barat 15 cm per tahun, Jakarta Timur 10 cm, Jakarta Pusat 2 cm dn Jakarta Selatan 1 cm.
Eksploitasi air tanah berlebihan akibat pipanisasi yang tidak bisa diandalkan sehingga warga memompa air dari akuifer berkontribusi besar memicu terjadinya penurunan tanah.
Upaya memulihkan permukaan air tanah yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup pada 2009 dengan mewajibkan pemilik rumah dan bangunan komersial menyimpan air hujan ke silinder biopori sedalam tiga kaki untuk menyerap dan meyimpan air hujan gagal diterapkan.
Lonjakan Penduduk
Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengemukakan, peningkatan jumlah penduduk seiring pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diiringi penataan kota dan peruntukan lahan yang benar juga ikut berkontribusi melonjaknya eksploitasi air tanah.
Urbanisasi tak terkendali ke ibukota, juga ke kota-kota besar lainnya tanpa pengelolaan air tanah yang tepat bisa menjadi daya rusak hebat seperti banjir yang melanda  Chennai, Tamil Nadu, India pada 2015
Inkonsistensi kebijakan misalnya terjadi di Jakarta, membuat program pembangunan berkesinambungan dan ramah lingkungan menjadi tidak fokus dan ditafsirkan berbeda-beda oleh pimpinan daerah yang berganti.
Di ibukota misalnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok (2014 – 2019) mengawali program Pembangunan Terpadu Nasional Perkotaan dan Wilayah Pesisir (National Capital integrated Coastal Development – NCICD) antara lain dengan membangun tanggul raksasa sepanjang 32 Km, reklamasi dan normalisasi 11 sungai yang bermuara di Jakarta.
Pada Pilkada 2019, gubernur penggantinya, Anies Baswedan menafikan konsep-konsep pendahulunya, sayangnya hanya sebatas pengubahan  istilah, misalnya normalisasi sungai yang sudah dikerjakan Ahok diganti denga naturalisasi.
Padahal Ahok sudah mengerjakan pelebaran sungai, pengerukan sedimentasi dan pembetonan di titik-titik luapan air sungai serta  relokasi ratusan warga sepanjang bantaran sungai, sebaliknya, Anies agaknya enggan meneruskan kebijakan yang dilakukan pendahulunya.
Juga terkait reklamasi di pantai Jakarta oleh Ahok yang semula ditentang Anies dan dijadikan komoditi kampanye karena dianggap menggusur nelayan setempat, ternyata diam-diam juga diteruskan setelah Anies menjadi gubernur.
Kenaikan permukaan air laut juga disebabkan perubahan iklim, misalnya akibat ekspansi termal (suhu panas berlebihan) dan mencairnya es di kutub sehingga untuk Jakarta, disarankan oleh para ahli lingkungan untuk meremajakan hutan bakau dan pembangunan waduk-waduk.
Bangun Tanggul
Sementara Direktur LH Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam menilai, sejumlah wilayah pesisir Indonesia saat ini tidak ada pilihan selain membangun tanggul untuk menahan kenaikan air laut sekaligus penurunan muka tanah.
Pakar geodesi ITB Hery Andreas menyebutkan, pada saat kenaikan air laut dan penurunan tanah di wilayah pesisir terus terjadi, banyak pemda belum memiliki program khusus untuk menanggulanginya selain pembatasan pengambilan air tanah dan pengenaan pajak.
“Perombakan manajemen air harus dilakukan setelah tanggul-tanggul dibangun, karena jika air terus diekspolitasi, tanggul juga akan ikut turun atau kehilangan fungsinya, “ kata Andreas.
Faktanya, dari 21 ibukota provinsi di wilayah pesisir yang paling rentan bakal tenggelam, 10 diantaranya baru mulai merencanakan pencegahannya, delapan belum memiliki program dan baru tiga (Semarang, Surabaya dan Jakarta) yang sudah merealisasikannya walau pun bisa dipertanyakan, apakah sudah optimal atau belum?
Selain tekad dan inovasi, Â koordinasi lintas sektoral dituntut untuk mencegah agar wilayah-wilayah Indonesia tidak tenggelam.
