PERS sebagai salah satu pilar demokrasi di era kebebasan mimbar dan berekspressi yang juga dibarengi ekses ikutannya harus “pandai-pandai meniti buih” demi berlanjutnya proses pencerahan bangsa-negara.
Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari 2022 diperingati insan pers di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai isu serta tantangan bangsa dan negara di hadapan mata.
Menko Polhukam, Mahfud MD dalam sambutannya mengingatkan, jika ingin terus dipercaya publik, pers diminta tidak menerapkan jurnalisme yang menggampangkan proses sehingga mengabaikan atau mereduksi mutu produk jurnalistik yang dihasilkannya.
Ia a.l. menyebutkan, penulisan tanpa konfirmasi, sepihak (tidak mengiuti azas cover both sides), melencengkan pemaknaan, nara sumber tidak kredibel, sampai praktek mengejar oplaag, head lines atau kelikkan (clickbeat) .
Walau berdasarkan hasil survei Edelman Trust 2002, kata Mahfud, keperacayaan publik pada media cukup tinggi (73 persen), survei lain menyebutkan, tingkat kecemasan publik pada berita bohong juga tinggi (83 persen).
Faktanya, di era post truth atau pasca kebenaran, orang sering berlaku bak menyemburkan dusta di selang pemadam kebakaran (firehose of falsehood). Maksudnya, kebohongan yang disampakan berulang, lambat-laun bisa dianggap kebenaran.
Pemilik media, dengan dalih melakukan pemberitaan berimbang, sering menghadirkan nara sumber yang nyinyir, provokatif, insinuatif atau asal beda untuk membela kelompoknya atau kelompok tertentu.
Orang itu-itu juga yang berpotensi membawa bangsa ke tubir jurang perpecahan, selalu muncul di media elektronik, digital, medsos. Apalagi alasannya, kalau bukan untuk menaikkan oplaag, kelikkan atau rating?
Ironisnya, ada pula media yang malah khusus mencarikan panggung bagi tokoh-tokoh, elite atau politisi yang “nyleneh”, barisan sakit hati, asal berani beda, berseberangan dengan kelompok lain atau pemerintah atau tokoh agama yang merasa benar sendiri seolah-olah ia penjaga pintu surga.
Pers Industri, Tinggalkan Idealisme
Jika pemilik media bersikap pragmatis, meninggalkan idealisme dan prinsip pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sebaliknya menganggap usaha pers sebagai industri hanya untuk meaup laba, tidak banyak yang bisa diharapkan publik darinya.
Rakyat yang mayoritas rendah literasinya, mudah dihasut, diprovokasi atau diiming-imingi, oleh sebagian politisi, tokoh agama atau elite yang hanya mengumbar syahwat politik mereka.
Di sini peran pers dibutuhkan, untuk memberikan pencerahan dan menanamkan rasa persatuan dan kebangsaan, tidak goyah dipecah belah dengan isu SARA. Pers harus mendorong dialog atau debat, menggunakan nalar, akal sehat, data dan fakta, bukan membabi buta, ngeyel apalagi mencak-mencak bak angkara murka.
Di tengah munculnya politisi atau tokoh yang bicara suka-suka dia, sudah kehilangan urat malu, tidak bisa dijadikan panutan, agaknya prinsip cover both sides sudah tidak relevan karena tidak mempan.
Mungkin bangsa ini menuntut pers yang partisan, berada di garda terdepan, tak kenal lelah apalagi takut menyampaikan kebenaran dan memberikan pencerahan.
Sekedar pemikiran!
