PERANG antara Rusia dan tetangganya, Ukraina yang masih berkecamuk hingga hari ini mempersulit posisi RI sebagai presidensi G20 tahun 2022 dan politik bebas aktif yang dianut sesuai isi pembukaan UUD 1945 di tengah polarisasi dukung-mendukung anggotanya.
Pemerintah RI berada di tengah tarik-menarik antara pihak yang tidak menghendaki kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan yang tetap menginginkannya pada KTT G20 di Bali, 15-16 Nov. 2022.
Sementara surat undangan bagi seluruh anggota G20 untuk hadir dalam salah satu rangkaian petemuan G20 yakni pertemuan menteri keuangan dan pimpinan bank sentral G20 di Washington DC, 20 April sudah dilayangkan oleh pemerintah RI (23/3).
Keinginan agar Presiden Putin tidak diajak di KTT G20 disampaikan Presiden AS Joe Bidden saat diwawancarai pers di tengah pertemuan di Markas Besar NATO di Brussel, Kamis (24/3) lalu.
Namun menurut Biden, jika sejumlah negara G20 tetap menghendaki khadiran Putin, sebagai alternatiif ia menyarankan agar perwakilan Ukraina diundang sebagai pengamat.
Anggota G20: Afrika Selatan, AS, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggeris, Itali, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Perancis, Rusia, Tiongkok, Turki dan Uni Eropa.
Sementara PM Australia Scott Morrison dari Canberra menurut ABC senada dengan Biden mengemukakan (24/3) keengganannya duduk bersama Presiden Putin yang memerintahkan invasi ke Ukraina.
“Ide untuk duduk bersama Putin saat AS akan menyebutkan Putin melakukan kejahatan perang di Ukraina terlalu naif, “ ujarnya.
Namun demikian Morrison mengemukakan, sebagai mitra dan sahabat RI, negaranya menghendaki sukses KTT G20 mendatang dan tidak akan memboikot presidensi RI di G20 yang bisa merusak hubungan kedua negara.
Inggeris tak dukung dan larang RI
Sedangkan Dubes Inggeris untuk RI Owen Jenkins kepada Kompas (23/3) mengatakan, negaranya tidak akan mendorong atau melarang RI mengundang atau tidak mengundang Rusia.
Ia juga tidak menjawab, bagaimana respons negaranya jika RI selaku presidensi G20 tetap menghadirkan Presiden Putin dan juga dalam forum-forum G20 yang dihadiri pihak Rusia.
Di tempat terpisah, Jenkins menilai, invasi Rusia atas Ukraina tidak bisa dibiarkan seolah tak terjadi apa-apa, karena jelas-jelas melanggar hukum int’l, kedaulatan dan integritas wilayah, norma dan aturan yang menjaga stabilitas, perdamaian dan keamanan global.
“Ini bukan perang antara Ukraina dengan Barat, tetapi terhadap hukum int’l, perdamaian dan keamanan Int’l, “ serunya.
Sebaliknya, Menlu Brazil Carlos Franca di depan senat negaranya (24/3) mengemukakan, pihaknya menyaksikan munculnya sejumlah inisiatif organisasi int’l untuk menangguhkan keikutsertaan Rusia (dalam G20-red).
“Kami menentangnya sejalan dengan posisi tradisional kami untuk mendukung multilateralisme dan hukum int’l, “ ujarnya.
Menurut Franca, forum yang tepat untuk memperdebatkan isu perdamaian dan keamanan adalah PBB, bukan G20. Presiden Jair Bolsonaro sebelumnya juga menegaskan, Brazil netral dalam konflik Rusia dan Ukraina.
China: Rusia penting
Sementara Jubir Kemlu China Wang Wenbin di Beijing (23/3) menyebutkan, Rusia adalah anggota penting G20, lagi pula, menurut dia, tidak ada anggota G20 yang berhak mengeluarkan anggotanya.
Rusia sendiri merespons santai upaya yag dilakukan AS dan Barat yang tidak menginginkan kesertaan negaranya dalam KKT G20 di Bali nanti.
“Jika memungkinkan Rusia akan berpartisipasi, jika tidak, kami yakin hal itu tidak berimplikasi fatal, “ tutur Jubir Kremlin Dmitry Peshkov di Moskow seperti dikutip TASS (25/3).
Peshkov menilai, helat G20 penting, namun saat mayoritas anggota G20 melancarkan perang ekonomi terhadap Rusia atas inisiatif mereka, (jika tidak diundang pun-red) tidak ada berdampak fatal.
RI belum merespons usulan Presiden Biden terkait undangan bagi Ukraina jika Presiden Putin tetap diundang pada KTT G20. “Saya belum bisa berkomentar lebih jauh, “ kata Jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah.
Dalam Majelis Umum PBB terkait resolusi “agresi terhadap Ukraina” pada (2/3) lalu, 141 negara termasuk RI mendukung, 35 abstain dan lima negara (Rusia, Belarus, Eritrea, Korea Utara dan Suriah) menolak.
Posisi RI terkait konflik Rusia dan Ukraina sangat dilematis, karena selain sebagai presidensi G20 tahun 2022, politik LN RI yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial..
