BANTUAN Langsung Tunai (BLT) bagi 20,65 juta penduduk terdaftar penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta pedagang makanan dikhawatirkan tidak sampai pada seluruh warga yang disasar.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam dialog di TV, Sabtu (9/4) mengemukakan, pendataan adalah masalah rumit di Indonesia, misalnya saja tentang kriteria orang yang berhak menerimanya.
“Ada orang yang sebelumnya didata, kini sudah kaya, atau sebaliknya orang yang belum didata, jatuh miskin, “ tuturnya, apalagi menurut dia, ada saja orang yang mencari-cari celah, sebaik apa pun sistem pendataan “.
Agus sendiri tidak begitu setuju dengan pemberian BLT yang dimaksudkan untuk mengurangi beban warga akibat kenaikan harga dan kelangkaaan minyak goreng yang sejauh ini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah.
“Kalau komoditas lain harganya naik semua, apa akan ada BLT BBM, solar, daging dan lainnya, “ tuturnya.
Setelah pemerintah menaikkan HET minyak goreng curah dari Rp11.500 ke Rp14.000 dan membebaskan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium pada mekanisme pasar (sebelumnya dengan HET Rp13.500 dan Rp14.000 per liter), harga minyak goreng curah masih di atas HET.
Sementara anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap agar kemensos mengintegrasikan aplikasi penyaluran bantuan sehingga tidak tercipta ruang abu-abu yang dijadikan celah bagi pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk mengalihkan bantuan yang sangat dibutuhkan rakyat kecil itu.
Penyaluran bantuan dalam upaya menciptakan jaringan pengaman sosial (sosial safety net) bagi masyarakat yang rentan sejauh ini sering salah sasaran, baik karena amburadulnya data, tidak diupdated atau memang disengaja oleh oknum-oknum tertentu.
Sebagai contoh, d wilayah DKI Jakarta saja, bantuan paket sembako jatuh ke tangan warga perumahan mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara walau mereka menolaknya.
Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta Johny Simanjuntak dan isterinya yang guru SMA juga mengaku nama mereka ada di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2021 walau mereka juga menolak untuk menerimanya.
Sementara Sekjen Kemensos Hary Hikmat mengemukakan BLT subsisi minyak goreng ang akan diberikan untuk tiga bulan (April – Juni ‘22 sebanyak Rp300.000 dan diberikan di muka (April) bukan satu-satunya solusi kenaikan harga minyak goreng.
Mengenai pendataan, ia mengemukakan, pihak yang tidak menerima BLT tetapi berhak bisa menanyakan pada aplikasi yang ada (lapor.co.id), sementara pengawasan penyalurannya melibatkan BPK, BPKPP, PPATK dan kepolisian.
Namun kenyataannya, keluhan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi tidak menerimanya dari dulu belum pernah tertangani tuntas. “Lebih pintar malingnya, “ kata Agus.
