VIRAL di medsos tentang narasi terkait anggaran layanan Zoom meeting di Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai Rp 5,7 miliar untuk sembilan bulan atau Rp633 juta per bulan disorot.
Sejumlah warganet menyoroti besarnya anggaran tersebut di tengah isu efisiensi belanja pemerintah. “Dimana-mana efisiensi, kenapa ini pemborosan?” tulis salah seorang netizen seperti dilansir detik.com (2/5).
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana, berkilah, pengadaan layanan video conference tersebut untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Dadan, program tersebut melibatkan banyak pihak dari pusat hingga daerah sehingga membutuhkan sistem koordinasi yang masif dan terintegrasi. “Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan.
Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat .
Ia menjelaskan, layanan video conference yang digunakan bukan sekadar aplikasi rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.
Sistem tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Sarat persoalan
Berjalan sejak 2026, program MBG yang bertujuan mulia yakni meningkatkan gizi menyasar sampai sekitar 50 juta pelajar dan ibu-ibu hamil hingga Ferbruari 2026.
Sampai April 2026, tercatat sudah 33.626 pelajar keracunan, diduga akibat pengelolaan dapur yang bermasalah, penggunaan bahan mentah berkualitas rendah gegara vendor (Satuan Pelayanan Pmenuhan Gizi (SPPG) mengejar laba sebesar-besarnya atau tidak memiliki kompetensi atau makanan terkontaminasi saat transportasi dan penyebab lainnya.
MBG juga mendapat sorotan media, saat terendus mengeluarkan anggaran pengadaan semir dan sikat sepatu sekitar Rp1,5 miliar dan pengadaan puluhan ribu kaos kaki dengan anggaran Rp6,9 miliar.
Yang juga dipertanyakan publik, 1.720 darpur milik SPPG yang ditutup sementara karena belum memiliki sistem Instalasi Pengolahan Lmbah (IPAL) serta belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS) tetap menerima insentif Rp6 juta per hari dan ajuga pembelian 25.000 motor listrik bernilai antara Rp1,25 triliun sampai Rp2,4 triliun.
Alasannya, SPPG tersebut mempekerjakan ribuan pekerja yang tetap bekerja dan dibayar gaji/honornya sambil menunggu SPPG tampat mereka bekerja bisa berperasi kembali setelah memenuhi persyaratan.
Di tengah kesulitan masyarakat dan program efisiensi pemerintah, jika benar terbukti, pemborosan yang dilakukan BGN sungguh mencederai tujuan mulia program MBG.
Pembenahan BGN agaknya sudah mendesak, termasuk mengusut jika ada “tikus tikus” yang menggerogoti program MBG yang mulia tersebut. (detik.com/ns)
