RASA cemas menghantui rakyat Sri Lanka setelah berbulan-bulan terjebak krisis ekonomi ditandai lonjakan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan kelangkaan BBM yang tak kunjung bisa diatasi pemerintah.
Gelombang unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di Sri lanka diwarnai aksi kekerasan, kerusuhan dan vandalisme yang memuncak pada Senin (16/5) lalu, menewaskan tujuh orang dan melukai 300 orang.
Rakyat frustrasi karena tanpa makanan, gas dan kebutuhan lain, mereka khawatir tidak akan bertahan hidup jika tidak ada terobosan oleh pemerintah. Inflasi kian membubung tinggi, sampai 50 persen dalam beberapa pekan ini.
Misalnya, harga beras per liter yang semula hanya 650 rupee (sekitar Rp26.500) melonjak menjadi 950 rupee (Rp39.000), sementara harga telur ayam naik dari 340 rupee (sekitar Rp14.000 per kg) menjadi 395 rupee (Rp39.000).
Rakyat menuding, Presiden Gottabaya Rajapaksa salah mengambil kebijakan pertanian dengan menghentikan impor pupuk kimia sehingga panen gagal dari hasil produksi yang ditargetkan.
Sri Lanka dengan penduduk saat ini sekitar 22 juta jiwa yang merdeka dari Inggeris pada 1972 diwarnai perang saudara selama 25 tahun (1983 sampai 2008) antara pemerintah melawan pemberontakan Macan Tamil Eelam(LTTE) yang menewaskan sekitar 100-ribu orang.
Aksi demo yang digelar massa di berbagai kota sejak beberapa bulan ini berhasil menurunkan PM Mahinda Rajapaksa, Senin (9/5) setelah kroni-kroni nepotisnya seperti ipar, anak, ponakan dan lainnya yang menjabat posisi penting, sudah lebih dulu lengser.
Massa juga menuntut mundur Presiden Gotabaya Rajapaksa, namun sejauh ini ia masih bisa mempertahankan kekuasaannya, sementara PM baru Ranil Wickremasinghe (73) yang pernah menjabat PM selama empat kali (1993 – 1994, 2011 -2004, 2015- 2018 dan 2018- 2019 ditunjuk sebagai PM yang baru (Kamis, 12/5) .
Wickremasinghe selain berkedudukan sebagai PM , juga merangkap jabatan sebagai menteri keuangan, sementara mayoritas anggota kabinet diisi tokoh-tokoh partai Sri Lanka Poduyana Peramuna yang merupakan partai klan keluarga Rajapaksa.
“PR” yang menanti Wickremasinghe adalah mendapatkan suntikan dana segar dari negara-negara sahabat seperti India, Jepang, dan Korea Selatan serta Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menggerakkan kembali roda-roda ekonomi Sri Lanka.
Paling tidak, pemerintah membutuhkan tiga miliar dollar AS pinjaman luar negeri untuk enam bulan ke depan guna mengimpor barang-barang penting, selain mengupayakan restrukturisasi atau moratorium utang, sementara di kas negara hanya tersisa 50 juta dollar AS.
Kelanjutan Wickremasinghe mempertahankan kekuasaannya nanti tak lepas dari kepiawaiannya mengatasi persoalan ekonomi.
“Stomach can not wait, “ atau rakyat tidak bisa menunggu jika perut mereka dibiarkan lapar. (AFP/ns)
